CARTAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menangkal konten hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial menjelang Pemilu 2024. 

Baca Juga: Anies Pastikan Tak akan Merapat ke Kabinet Prabowo

Kerjasama itu dibangun untuk mencegah munculnya konten hoaks dan disinformasi pada platform media sosial yang ditengarai dapat menimbulkan kericuhan di masyarakat. 

Dalam keteranganya, Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda berharap, Kominfo secara cepat dapat membantu tugas pengawasan di media sosial dalam rangka mencegah munculnya konten-konten hoaks dan disinformasi didalam platform media sosial. 

Pria yang akrab disapa Herwyn itu menilai, upaya itu harus dilakukan karena arus informasi yang beredar di media sosial bergerak dengan cepat. Sehingga, fungsi Kominfo sebagai pengawas atau penyaring dapat membantu tugas Bawaslu RI demi terselenggaranya pemilu yang harmonis. 

Herwyn menyebut, komitmen membangun kerja sama dalam melakukan pencegahan hoaks dan disinformasi menjadi bagian penting bagi setiap pemangku kebijakan, dengan harapan penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024 berjalan secara damai. 

"Lewat pengawasan media sosial kami meminta kepada Kominfo untuk bisa membantu secepat nya mentakedown akun media sosial, jangan sampai merusak hubungan dan kedamaian saat Pemilu," kata Herwyn, Jumat (15/9/2023).

Selain itu, Herwyn juga meminta Kominfo untuk membantu satuan tugas (satgas) pengawasan Siber Bawaslu untuk dapat diberikan edukasi dan pelatihan perihal mencegah munculnya informasi hoaks dan disinformasi di seluruh platform media sosial. 

Menurut Herwyn, hal itu menjadi penting untuk satgas Siber Bawaslu dalam rangka menunaikan tugasnya mengawasi konten-konten hoaks dan disinformasi di media sosial dengan merangkul Kominfo. 

Herwyn menambahkan, kerjasama yang telah ditandatangani melalui MoU dengan Kominfo adalah bentuk kesadaran secara kolektif untuk mencegah arus informasi hoaks dan disinformasi di dalam media sosial agar terwujudnya Pemilu damai. 

"Satgas jajaran kami tergolong baru untuk pengawasan siber, maka memang perlu pelatihan kepada kami cara mengawasi terkait hal tersebut," tandas Herwyn. (GIB/IRN)

Baca Juga: Pemeriksaan Kesehatan Penjaga TPS di IKN