CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan resmi membangun sinergitas dengan sejumlah pihak yakni Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), TNI dan Polri dalam melakukan pengawasan kampanye peserta Pemilu 2024 pada media sosial. 

Diketahui, kegiatan kampanye perdana digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Adapun aganda kampanye berlangsung selama 75 hari. 

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan, kerjasama antar lembaga itu dilakukan dalam rangka untuk memastikan ruang edukasi politik ditengah ramainya gegap gempita informasi yang berkembang di media sosial pada saat dimulainya kegiatan kampanye peserta Pemilu 2024. 

Ia menuturkan, bersama dengan Kominfo, TNI dan Polri, Bawaslu mulai hari ini akan melakukan pengawasan terkait objek kampanye di medsos. Hal itu harus dilakukan, sebagai upaya mencegah berkembangnya informasi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. 

"Hari ini kita melakukan yang namanya sinergi Kem Kominfo Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai upaya memastikan ramainya gegap gempitanya edukasi masyarakat dalam konteks Pemilu 2024 di medsos dan ruang-ruang digital kita," kata Lolly kepada wartawan, Selasa (28/11/2023). 

"Jadi ini juga telah menandai bahwa akan ada keramaian gegap gempita dalam akun media sosial, dalam ruang digital kita karena saat inilah semua hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar soal kepemiluan harus bisa di akses seluas luasnya di ruang digital," sambungnya.

Dirinya menjelaskan, perihal tujuan sinergitas Bawaslu, Kominfo, TNI dan juga polri yaitu dalam rangka untuk melakukan upaya pengawasan di media sosial pada saat kegiatan kampanye peserta Pemilu 2024.

Ia menuturkan, ketiga lembaga ini akan menjadi gerbang utama akan untuk mencegah muncul nya isu-isu negatif di media sosial yang bakal berpotensi memecah belah persatuan bangsa di kontesasi Pemilu 2024. 

"Lahir dari informasi informasi yang benar bisa dipertanggungjawabkan ketika ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah persatuan negara kesatuan republik Indonesia maka tiga lembaga ini punya komitmen yang sama untuk mengatasinya," ujar Lolly. 

Oleh karena itu, ia menambahkan, seluruh peserta pemilu 2024 dapat memiliki kesadaran yang sama untuk menghindari penggunaan narasi-nnegatif, informasi hoaks dan ujaran kebencian pada kegiatan kampanye peserta Pemilu yang telah dimulai hari ini hingga 10 Februari 2024 mendatang. 

"disisi lain ruang digital juga akan menjadi tantangan serius di mana sangat dimungkinkan yang namanya Diseminasi informasi yg tidak benar juga masif," tandas Lolly. (GIB/DID)