CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menanggapi kabar soal salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang diduga terafiliasi dengan gerakan separatis (pemberontak) di daerahnya. 

Kabar tersebut mencuat pasca Bawaslu RI resmi melantik ribuan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi di seluruh Indonesia dalam beberapa pekan lalu. 

Baca Juga: KPU Sebut Hasil Rekapitulasi Suara Tetap Sah Meski Tak Ditandatangani Saksi

Menyikapi hal itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran lewat kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN). 

Dalam keteranganya, Bagja menyebut bahwa laporan masyarakat terkait salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah berinisial GT yang terindikasi gerakan separatis itu hingga saat ini masih ditelusuri kebenarannya. 

"Sekarang lagi kita tanya. Kan harus ditanya kepada yang bersangkutan juga dan juga kepada instansi-instansi yang ada," kata Bagja kepada wartawan, Kamis (31/8/2023). 

Disisi lain, Bagja mengatakan, pihaknya tak mau berpsekulasi lebih jauh perihal kabar mengenai jajaranya yang diduga terafiliasai dengan gerakan separatis tersebut. 

Hal itu lantaran menurut Bagja, saat ini belum ada bukti yang kuat dari pihak otoritas daerah setempat mengenai status dan latar belakang GT apakah dirinya masuk kedalam daftar anggota separatis atau tidak. 

"Kami belum sampai proses itu, belum ada yang otoritatif yang mengatakan ini (GT) separatis," tegasnya. 

Oleh karena itu, Bagja menambahkan, bahwa 

pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dengan BIN dan juga Mabes Polri dalam rangka menelusuri informasi terkait hal itu. 

"Kalau sudah ada keterangan dari teman-teman Mabes Polri ataupun Badan Intelejen Negara kita akan melakukan proses koreksi terhadap hal tersebut," ungkap Bagja. (GIB/IRN)

Baca Juga: Tak Ditandatandatangani Ketua KPPS, Surat Suara di Brunei Darussalam Hampir Tak Sah