CARITAU JAKARTA - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menanggapi pernyataan Bawaslu yang menyebut kunjungan ke wilayah yang dilakukan bakal calon presiden (bacapres) yang diusung NasDem, Anies Baswedan bentuk upaya ‘menyolong’ start kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kurang tepat apabila dikatakan Anies Baswesan colong start. Anies Baswedan belum pasti menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 2024," kata Bawono dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Komentari Film Dirty Vote, Rampai Nusantara Laporkan Anies ke Bawaslu

Namun disamping itu, Bawono menilai, safari politik Anies saat ini merupakan hal baik untuk memperkenalkan diri dan mengemukakan gagasannya kepada publik agar lebih luas.

"Publik akan bisa menilai sejak dini siapa bakal calon presiden nanti juga beserta gagasan mereka dan rekam jejak yang dimiliki. Jadi sisi positif ini harus dilihat oleh Bawaslu," ujarnya.

Selain itu Bawono juga memprediksi safari Anies sejak dini akan menjadi keuntungan Partai Nasdem agar memperoleh efek ekor jas dalam pemilu 2024.

"Nanti publik terutama para pemilih Anies Baswedan akan memiliki persepsi Partai Nasdem adalah partai pertama pengusung Anies Baswedan," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut Anies Baswedan telah melakukan curi start kampanye. Bagja menyebut kampanye pada tahapan Pemilu 2024 secara resmi baru boleh diadakan pada November 2023.

"Ya kita lihat lah curi start kampanye, kan 24 November belum sekarang," kata Bagja di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).

Walau mencuri start, Bagja menyebut Anies tak melanggar aturan Pemilu 2024 karena belum secara definitif terdaftar sebagai capres. Meski begitu, Bagja menyebut Bawaslu akan berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang aksi curi kampanye Anies ini. 

"Jadi masih dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa. Ini kita lagi mau ngobrol sama Pak Afif (Komisioner KPU) dan teman-teman," kata Bagja. (DID)

Baca Juga: Bawaslu Minta KPU Sulsel Perketat Pengawasan di TPS, Cegah Afiliasi Politik Tertentu