CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menghimbau kepada jajaranya agar dapat meningkatkan keamanan terkait kegiatan penyelenggaraan Pemilu di provinsi- provinsi di Papua, khususnya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. 

Adapun kegiatan peningkatan keamanan dalam seluruh provinsi di Papua itu harus dilakukan dalam rangka untuk mencegah munculnya potensi gangguan keamanan dan pelanggaran kecurangan di kontestasi pemilu 2024. 

Baca Juga: PPK Bekasi Timur Ungkap Temuan Penggelembungan Suara di Sirekap

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta pada para jajaran agar fokus meningkatkan keamanan dan perhatian khusus dalam menyelenggarakan kontestasi pemilu 2024 untuk seluruh provinsi di Papua terutama untuk empat Daerah Otonomi baru (DOB). 

Bagja menuturkan, kegiatan pengamanan dan sosialisasi secara melekat di seluruh provinsi di Papua harus dilakukan untuk mencegah potensi kerusuhan lantaran berdasarkan pengalaman pemilu 2019 lalu wilayah tersebut telah tercatat massif terjadi kerawanan. 

Dalam keteranganya, Bagja menekankan, poin pertama yang harus dilakukan para jajaran di Papua yakni memastikan keamanan mengenai pendistribusian logisitik surat suara dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Desa. 

Pengamanan itu harus dipetakan, Sebab, Bagja mencontohkan, pada Pemilu 2019 di Kabupaten Intan, yang kini menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah, terdapat kotak suara yang hilang yang mengakibatkan penundaan rekapitulasi suara.

"Keamanan logistik jadi masalah di Papua. Faktor ini harus betul-betul jadi perhatian kita semua," tegas Bagja dikutip, Selasa (10/10/2023).

Ia menerangkan, dalam upaya melakukan pengamanan pendistribusian surat suara itu pihaknya akan bekerjasama dengan aparatur TNI/Polri untuk memperketat penjagaan dan keamanan selama penyelenggaraan kontesasi Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung. 

Kerjasama itu harus dilakuka, lantaran tercatat berkaca dari Pilkada 2020, sejumlah kantor dari lembaga negara dan juga pemerintah Daerah (Pemda) selalu menjadi sasaran empuk untuk pembakaran yang dilakukan beberapa oknum di Papua.

"Sebagaimana yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Yalimo pada 2020 lalu di mana terselenggara pemungutan suara ulang (PSU) hingga tiga kali. Itu masih ditambah dengan pembakaran kantor KPU, kantor Bawaslu, dan kantor bupati," ungkap Bagja. 

Selain itu,lanjut Bagja, permasalahan lain yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan Pemilu di Papua yakni terkait munculnya ancaman dari kelompok bersenjata seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu yang melakukan pembakaran di kantor KPU Yahukimo. 

Atas dasar itu, Bagja mengaku,saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan TNI/Polri untuk melakukan kegiatan simulasi pengamanan dalam rangka untuk memetakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan mulai dari paling tinggi, sedang hingga rendah. 

"Sampai sekarang kami menunggu simulasi keamanan dari teman-teman Mabes Polri. Setidaknya rencana simulasi minimal sudah ada, sehingga kami bisa menaruh perhatian untuk teman-teman yang melaksanakan ini," tuturnya.

Disisi lain, Baja juga turut menyoroti mengenai penentuan daerah yang selama ini menerapkan sistem moken dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagja mengaku saat ini masih menunggu sikap KPU dalam menentukan daerah mana saja yang akan menggunakan sistem noken.

Kendati demikian, Bagja mengusulkan bahwa penentuan pembahasan pemberlakuan sistem noken ditetapkan berdasarkan distrik per distrik di setiap wilayah Papua. 

"Kami punya usulan noken per distrik bukan per-kabupaten/kota,” lanjutnya.

Bagja menambahkan, permasalaha lain yang kemungkinan bakal muncul di setiap Provinsi di Papua yakni mengenai perekaman dan kegiatan pencetakan KTP elektronik yang saat ini belum menjangkau seluruh warga. 

“Ini menjadi perhatian bersama baik pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu," tandas Bagja. (GIB/DID)

Baca Juga: Amnesty Indonesia Desak para Paslon Presiden dan Wakil Presiden Laksanakan 3 Agenda HAM