CARITAU MEDAN – Pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai kebijakan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai pengganti kenaikan bahan bakar minyak (BBM) harus diikuti dengan upaya menahan lonjakan harga.

"Kenaikan harga barang harus dikendalikan agar bansos dengan total Rp 24,17 triliun yang dikucurkan kepada masyarakat tidak sia-sia, dan warga lainnya juga tidak merasakan dampak besar dari kenaikan BBM," ujar Wahyu, di Medan, Rabu (31/8/2022).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu mengatakan, kenaikan BBM dipastikan akan menaikkan harga berbagai barang.

"Kalau tidak dijaga, maka kenaikan harga bisa naik di atas kewajaran," katanya.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan,​ kenaikan harga barang harus dikendalikan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ​​​​​​Sumut akan berusaha keras menahan lonjakan harga berbagai barang menjelang dan sesudah kenaikan BBM.

"Produksi dan pasokan komoditas pertanian seperti cabai merah dan bawang merah yang cenderung membuat inflasi harus diperkuat," katanya.

Sementara semua pihak terkait harus menjaga kelancaran distribusi pasokan.

"Harusnya harga cabai merah dan bawang merah tidak menjadi penyebab inflasi karena produksi dan pasokan lancar. Jadi harus ada yang diatasi," kata Gubernur Edy.

Gubernur Edy mengatakan saat kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Klaster Cabai Merah Juli Tani, Desa Sidodadi Ramunia, Deliserdang.

Pemprov Sumut seperti dirilis Antara akan memperkuat dan mendorong BUMD Pangan untuk membeli produk petani agar masyarakat tidak terjebak dengan tengkulak.

"Forkopimda diminta terus bekerja sama berupaya mengendalikan laju inflasi antara lain dengan menjaga kelancaran distribusi dan menahan agar komoditas yang dihasilkan Sumut tidak semuanya dijual ke luar," katanya.(HAP)