CARITAU JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pemerintah telah menyiapkan data terbaru Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM.

"Kami ingin menjelaskan bahwa saat ini, dari rencana 20,6 juta KPM yang sudah siap salur di PT Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 KPM, sisanya sedang dilakukan proses cleansing," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat jumpa pers kenaikan harga BBM di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Pada Sabtu ini,  Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter; solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp Rp6.800 per liter; dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.

"Karena seperti kita ketahui, misalkan kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam, atau beberapa menit kemudian ada (penerima) yang meninggal, maka kami perlu mendata lagi karena masih ada 313.244 KPM," tambah Risma.

Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta KPM senilai Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam 2 tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.

"Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan karena kami memiliki situs namanya 'Usul Sanggah'. Jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami," ungkap Risma.

Menurut Risma,  Kemensos mempunyai 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia yang bertugas mengklarifikasi apakah KPM sudah atau belum menerima BLT BBM.

"Kemudian apabila mendesak, kami punya command center yang bisa ditelepon di 021-171, dan itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan tadi," tambah Risma.

Sementara bagi warga yang tidak mampu mengakses command center maupun pendamping karena secara fisik sakit atau tinggal di pegunungan, Risma menyebut Kemensos sudah sepakat dengan PT Pos Indonesia untuk bekerja sama dengan kepala suku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk membagi bantuan.

"Bagi warga yang sakit, lansia dan tidak bisa datang ke kantor pos maka pihak pos akan mengantar ke rumah bersangkutan yang sudah ada perjanjiannya. Jadi nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke command center, maka akan ditindaklanjuti," ungkap Risma.

Risma mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data penerima manfaat seharusnya diperbaiki setiap bulan.

"Sebenarnya di UU setiap tahun dua kali (perbaikan), tapi karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kita membuat SK (surat keputusan) baru dan itu masukan dari daerah dan 'Usul Sanggah' tadi. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi," jelas Risma.

Apalagi berdasarkan UU No.13 Tahun 2011, seperti dirilis Antara kewenangan perbaikan data berada di pemerintah daerah.

"Daerah memang harus update apakah ada yang meninggal. Kami juga cross check dengan data kependudukan dan sebagainya jadi kalau dengan data kependudukan clear, kita juga mendapat penilaian dari KPK cukup bagus," tegas Risma.(KEK)