CARITAU JAKARTA - Pemilik perusahaan jalan Tax on Location (Tol), PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamka menyatakan pihaknya bakal terus berjuang untuk menagih utang kepada negara sebesar Rp800 miliar, meski nantinya jabatan presiden berganti. 

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp176,2 T untuk Pembiayaan Investasi 2024

Menurut Jusuf Hamka, hal itu harus dilakukan lantaran hutang sebesar Rp800 miliar itu merupakan hutang negara, bukan merupakan utang pribadi presiden.

Hal itu dikatakan Jusuf Hamka, menyoroti soal gelaran kontestasi Pemilu 2024 mendatang yang bakal menjadi momentum pergantian posisi jabatan seorang Presiden. 

"Ini temen-temen harus inget. Ini utang negara, bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggungjawab," kata Jusuf Hamka kepada wartawan, di depan gedung Kemenko Polhukam, Selasa (13/6/2023). 

Jusuf Hamka berharap siapapun yang terpilih menjadi seorang presiden dapat menunaikan kewajiban negara untuk membayar hutang kepada perusahaanya. 

Selain itu, dirinya menegaskan, bahwa sejatinya negara tidak boleh lepas tanggung jawabemgenai hutang tersebut dengan alasan-alasan bahwa telah terpilihnya Presiden baru. 

Hal itu lantaran menurut Jusuf Hamka, utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat melainkan merupakan tanggung jawab sosok pemimpin baru yang akan menjalani tugas menggantikan posisi presiden sebelumnya. 

Ia menyebut bahwa hutang negara harus dibedakan dengan hutang pribadi. Ia pun mencontohkan hutang negara yang menjadi tanggung jawab Presiden yang sedang menjabat dengan hutang sebuah perusahaan yang juga menjadi tanggung jawab Dirut itu untuk menyelesaikannya. 

"Misalnya ada satu orang PT, dirutnya saya, udah ganti, Dirut yang baru harus wajib bayar. Jangan nanti berfikir oh dulu presidennya lain. Jangan nanti berpikir presidennya lain (utang tidak dibayar). Ingat, ini utang negara, bukan pribadi. Jadi, jangan dicampurin," ungkapnya.

Adapun dalam kasus ini, Jusuf Hamka juga turut meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar dapat kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menko Polhuka Mahfud MD dalam rangka mencari solusi atas penyelesaian masalah utang tersebut. 

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," tutur Jusuf Hamka. 

Jusuf Hamka menegaskan, bahwa utang negara dalam kasus ini musti harus diselesaikan meski siapapun yang menjadi Presidenya lantaran uang tersebut merupakan hak normatifnya. 

Kendati demikian, Jusuf Hamka mengaku juga pasrah atas sikap pemerintah yang hingga saat ini belum memberikan etikad baik mengenai tanggung untuk melunaskan hutangnya. Jusuf mengatakan, pihaknya pun tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa. 

Disisi lain, Jusuf Hamka menambahkan, bahwa akan tetap mempertahankan pendirianya dalam rangka menagjh utang kepada negara meski segala upaya juga telah dilakukan. Ia mengaku akan tetap berusaha meski harus menelan pil pahit lantaran tak berani untuk melawan atau memperkarakan negara perihal masalah ini. 

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" tandas Jusuf Hamka. (GIB/DID)

Baca Juga: Biayai APBN 2024, Pemerintah Serap Rp24 Triliun Lelang SUN Hari Ini