CARITAU JAKARTA - Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka membeberkan hasil pertemuanya dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Sesmenko Polhukam) pada Selasa (13/6/2023). 

Baca Juga: SIG Pasok 236 Ribu Ton Semen untuk Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh

Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Hamka menyinggung utang negara terhadap PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan miliknya, sebesar Rp800 miliar. 

Utang tersebut ditenggarai berdasarkan proyek kerjasama antara pemerintah dan perusahaan milik Jusuf Hamka yang bergerak di bidang jasa pembangunan jalan Tax on Location (TOL) yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). 

Berkaitan dengan hal itu, pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengungkapkan bahwa agenda pertemuanya dengan pihak Sesmenko Polhukam pada hari ini yakni dalam rangka mengklarifikasi soal masalah hutang pemerintah ke perusahaan pribadinya. 

"Tadi saya cuma dipanggil sama Sesmenko Polhukam, ingin ditanyakan permasalahan yang jelas apa saja. Jadi lebih lengkapnya nanti insyaallah saya akan dipanggil Pak Mahfud. Apakah hari ini lagi atau besok itu gimana Pak Mahfud," kata Jusuf Hamka kepada awak media di depan gedung Menkopolhukam, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023). 

Jusuf Hamka menjelaskan, agenda pertemuan hari ini bersama dengan perwakilan dari pihak Kemenko Polhukam yakni dalam rangka untuk meminta keadilan untuk menyekesaikan perihal permasalahan hutang pemerintah terhadap dirinya. 

Pengusaha kolongmerat itu mengaku, sebagai masyarakat biasa yang taat kepada hukum, dirinya masih optimis bahwa pemerintah memiliki prinsip rasa keadilan untuk melakukan upaya penyelesaian terkait masalah utang dengan nilai total Rp800 miliar tersebut. 

Disisi lain, Jusuf Hamka menilai, sebagai negara hukum, seharusnya pemerintah harus taat pada putusan hukum lantaran dalam masalah hutang negara ini, pihaknya telah dinyatakan menang dan berhak menerima pembayaran hutang dari negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). 

"Buat saya insyaallah semuanya selesai dengan baik. Saya rakyat biasa, saya rakyat kecil, saya cuma minta keadilan. Saya percaya Indonesia kita tercinta ini masih punya rasa keadilan buat warga negaranya," tuturnya. 

"Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksakan untuk taat hukum. Dan saya pikir Pak Jokowi orang yang baik dan amanah. Pak Mahfud juga orang baik dan amanah, dan kesatria," tegas Jusuf Hamka. 

Dalam keteranganya, Jusuf Hamka menuturkan, bahwa pihaknya kagum dengan sosok Mahfud MD lantaran merupakan seorang yang memiliki sikap ksatria lantaran mau meminta keterangan perihal hutang pemerintah kepada perusahaan pribadinya. 

Dirinya mengatakan, bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin lantaran berani mengatakan yang benar dan berani menyebut yang salah. 

"Indonesia tercinta memerlukan pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, orang yang berjiwa satria menurut saya. Bila negara salah, beliau berani mengatakan salah. Bila benar, beliau pun juga berani bersuara," ungkap Jusuf Hamka. 

Selain itu, Jusuf Hamka juga menyoroti perihal pernyataan dari anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengklaim bahwa perusahaanya PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) memiliki utang kepada negara. 

Jusuf Hamka menambahkan, bahwa ucapan itu tidak benar. Ia menyebut bahwa perkataan itu perlu diuji secara hukum. Selain itu, menurut Jusuf Hamka dalam hal ini dirinya meyakini bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang baik dan juga amanah. 

Oleh sebab itu, Jusuf Hamka menambahkan, bahwa pernyataan tudingan perihal utang perusahaanya kepada negara yang diduga telah disampaikan oleh jajaran Kemenkeu itu bukan sebuah hal yang patut dibenarkan lantaran harus dibuktikan secara hukum. 

"Bu menteri juga orang baik dan amanah. Kalau soal bawahannya Bu menteri, ya Wallahu Allam," tandas Jusuf Hamka. (GIB/DID)

Baca Juga: Libur Panjang, Ratusan Ribu Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Cipali