CARITAU JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban menuturkan Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun pada sektor pembangunan dan infrastruktur di periode 2020 sampai 2024.

"Infrastruktur butuh pendanaan besar. Ini merupakan langkah pemerintah dalam mengejar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024," ucap dia dalam sosialisai UU Ciptaker di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Baca Juga: Bakal Tagih Utang Rp800 Miliar Walau Ganti Presiden, Jusuf Hamka: Ini Utang Negara!

Lanjut Rionald, dana yang besar itu 37% di antaranya ditalangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengisi kebutuhan pendanaan pembiayaan infrastruktur dengan porsi 21%. Sedangkan 42% lainnya diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta," kata dia dikutip Antara.

Selain itu, kendati ekonomi Indonesia mengalami kontraksi selama pandemi, namun saat ini Pendapat Domestik Bruto (PDB) riil telah beringsut normal ke level sebelum pandemi, lantaran didukung meningkatnya aktivitas konsumsi, investasi, eskpor dan manufaktur di Tanah Air.

Pemerintah pun telah berani memberi target pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan mencapai 5,3 persen. Sehingga, hal tersebut menandakan bahwa masa pemulihan di Indonesia semakin terakselerasi.

Kemudian, pembangunan infrastruktur ini bakal mengoptimalisasi sebanyak 165 juta middle class dan aspiring middle class yang memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Sementara, dari potensi proyek domestik, potensi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan sepanjang 2020-2024 mencapai Rp541 triliun. (RMA)
 

Baca Juga: Bantah Soimah, Kemenkeu: Bukan Debt Collector, Tapi Juru Sita