CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta menyoroti Bakal calon presiden (Bacapres) dan Bacawapres yang mengklaim mendapat dukungan dari umat muslim dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia, menegaskan, tidak boleh ada satu capres yang berhak mengklaim didukung oleh umat di dalam kontenstasi pemilihan presiden tahun depan.

Baca Juga: Deklarasi Damai Peserta Pemilu 2024

"Di sini saya ingin menekankan satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam konteks Pilpres kita saat ini, tidak ada satu capres pun yang bisa mengklaim dirinya adalah satu-satunya capres umat," kata Anis Matta di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Sikap tersebut menurut dia, dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Bahkan berpotensi membuat perpecahan di masyaraka seperti yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2019.

"Nantinya kita akan melihat orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran. Padahal hal itu punya dampak yang fatal seperti pada Pilpres sebelumnya," ujar Anis Matta.

Dengan demikian, dia menekankan, tidak ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat Islam. "Semua capres bisa memperjuangkan agenda umat," tegasnya.

Menurut mantan presiden PKS ini, umat sekarang yang justru harus memaksakan agendanya kepada para capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan agar diperjuangkan. Bukan sebaliknya dimanfaatkan satu capres yang memiliki kendaraan mogok, seperti selama ini saat ada pesta politik.

"Justru sebaliknya bahwa jangan sampai dimanfaatkan para capres. Namun umat sekarang ini yang harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden agar memperjuangkan agenda umat Islam di Indonesia. Maka kita persilahkan semua capres memperjuangkan agenda umat," tegas Anis Matta.

Namun, Anis Matta tidak bisa mencegah apabila ada satu capres yang ingin menggunakan kekuatan agama untuk mereprestasikan dukungan umat. Tapi publik juga bisa menilai apa tujuan sebenarnya, yakni ingin menghindari manfaat terbesar bagi orang banyak atau umat.

"Semua capres sekarang menjadi sholeh, tetapi kita bisa menilai kemampuan orang untuk mendelivery, apakah dia bisa mendatangkan manfaat lebih besar atau tidak," ujarnya.

Dirinya menambahkan, nilai dasar dari politik adalah manfaat publik. Karena itu, orang yang duduk dalam jabatan politik tidak lagi mewakili kelompok kecilnya sendiri, tapi semua populasi.

"Waktu itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia jadi pucuk pimpinannya. Ketua MPR-nya Pak Amien Rais itu Muhammadiyah dan Presidennya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu NU (Nahdatul Ulama), ditambah Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Itu dianggap mewakili seluruh umat. Padahal bukan itu intinya. Intinya bukan semata representasi, melainkan apakah kehadiran tokoh-tokoh di sana dapat membawa manfaat bagi publik," katanya.

Selain itu Anis mengingatkan, bahwa dinamika politik saat ini mengalami perubahan yang cepat, dan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti yang terjadi dalam Pilpres 2009 lalu.

"Maka bahaya sekali ketika mencalonkan seseorang yang menggunakan pendekatan sempit untuk membuat kampanye. Itu bahaya, karena kita akan mengalami benturan demi benturan, dan benturan akan terlalu banyak," tutupnya. (DID)

Baca Juga: Tindak Peserta Curi Start Kampanye, Bawaslu Ungkap Bentuk Kegiatan yang Dilarang