CARITAU JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menganalisa kemugkinan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 mengingat perekonomian Indonesia yang masih belum lepas 100 persen dari dampak pandemi serta tantangan ekonomi global di 2023.

"Nampaknya kami memang akan memperpanjang restrukturisasi kredit ini, kami sedang melakukan analisis akhir. Memang masih ada beberapa komponen yang harus kami pertimbangkan sebelum kami memfinalisasikan posisi kami," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers daring  di Jakarta, Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Pesan OJK ke Anak Muda: Legal dan Logis saat Investasikan THR

Dian mengaku belum bisa menguraikan lebih lanjut secara detail berapa lama waktu serta cara pemberian perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut akan dilakukan. Namun kemungkinan kebijakan itu akan diberikan dengan lebih menargetkan sektor, geografis, dan tipe kreditur.

OJK mencatat restrukturisasi kredit Covid-19 kembali turun  Rp16,77 triliun menjadi Rp543,45 triliun, dengan jumlah  nasabah yang juga turun menjadi 2,88 juta nasabah pada Agustus 2022 dari Juli 2022 sebanyak 2,94 juta nasabah.

“Dengan perkembangan tersebut, nilai kredit restrukturisasi COVID-19 dan jumlah nasabahnya masing-masing telah turun sebesar 34,56% dan 57,9% dari titik tertingginya,” ungkap Dian.

Di satu sisi, Dian menyebutkan normalisasi kredit tak akan membahayakan pertumbuhan perekonomian dalam negeri sehingga akan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian.

Maka dari itu, OJK terus mencermati kondisi perbankan di mana saat ini gangguan terhadap sistem perbankan masih bisa diatasi, yang terlihat dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

"Misalnya untuk probabilitas default itu sampai 11,53% sudah ditutupi CKPN sekitar 39% atau hampir lebih dari tiga kali lipat. Sementara kalau restrukturisasi kredit berakhir, sekitar di angka 6,62% dari total kredit restrukturisasi ditutupi CKPN hampir 18,17%, jadi hampir tiga kali lipat juga," tuturnya.

Kemudian terhadap Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), ia mengungkapkan dampak normalisasi kredit pun tidak terlalu signifikan karena CKPN sudah terbentuk sehingga saat ini CAR masih berada di level sekitar 24%.

Sementara di sisi rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) memang akan terdapat kenaikan saat normalisasi kebijakan kredit, namun saat ini NPL masih tercatat di bawah 5%.

Resesi Global

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebutkan resesi ekonomi global hampir pasti akan terjadi setidaknya di tahun 2023 atau bahkan bisa lebih cepat.

"Namun yang memang belum bisa diperkirakan dengan baik adalah kondisi resesinya akan seberapa berat dan seberapa lama," ucap Mahendra.

Namun demikian Mahendra  menyatakan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan akan tetap tumbuh dalam perkiraan di atas level 5 %. 

“Oleh karena itu, kondisi global dan domestik tersebut harus bisa dilihat dalam perspektif yang lengkap,” katanya.

Dengan adanya kemungkinan resesi global di tahun depan, OJK sejauh ini belum bisa memastikan secara spesifik kebijakan relaksasi apa yang nantinya akan dibutuhkan.

Namun Mahendra menegaskan pihaknya bersama sektor jasa keuangan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Sekiranya dalam perkembangan nanti dirasakan ada hal-hal yang memerlukan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut, tentu pada gilirannya akan dirumuskan dan akan ditetapkan," katanya.

Berdasarkan perkembangan dan informasi data sampai saat ini, sambung dia, kondisi pertumbuhan, intermediasi, dan stabilitas perekonomian tetap terjaga dengan baik.

Di sisi lain, sektor keuangan juga akan tetap optimistis dengan adanya stabilitas perekonomian domestik, meski akan tetap realistis dengan mewaspadai risiko transmisi dari kondisi ekonomi global yang semakin berat.(HAP)

Baca Juga: OJK Waspadai Potensi Perlambatan Ekonomi Global di 2024