CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ambil pusing terkait pernyataan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming yang menyebut dirinya dikriminalisasi dan menuding ada mafia hukum di balik kasus yang menjeratnya.

Baca Juga: Bendum NasDem: Ketum Capek Lihat Berita Korupsi SYL

"Kami tidak akan berkomentar panjang lebar, ini, ini, ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia. Mafia yang mana? Jangan menuduh kan gitu," kata Karyoto, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/6/2022) malam.

Karyoto pun menegaskan bahwa KPK dalam menangani suatu perkara berdasarkan kecukupan alat bukti.

"Apa pun ceritanya, kalau ada kekuatan tertentu mengendorse suatu perkara, kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kami berani. Itu yang patut dan tolong dicatat," tegasnya.

Karyoto juga menegaskan, KPK mempersilakan Mardani yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menempuh upaya hukum melalui praperadilan jika merasa tidak terlibat dengan kasus.

"Nanti kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima, ada lembaganya, praperadilan, dan lain-lain silakan. Jadi kami tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu," tambahnya.

Karyoto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum jangan direspons dengan opini-opini yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun lebih baik dibahas dengan fakta-fakta.

"Hukum tidak dengan opini. Hukum silakan dibahas dengan fakta-fakta dan itu juga ada salurannya. Lewat peradilan, praperadilan dan lain-lain, karena hak-hak seorang saksi, seorang tersangka akan dilindungi dengan undang-undang," ujar Karyoto.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK seperti dirilis Antara, merespon pernyataan Mardani H Maming yang merasa dirinya dikriminalisasi setelah dikabarkan menjadi tersangka dan juga telah dicegah ke luar negeri.

"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda, sudah banyak yang menjadi korban tetapi semua media bungkam…," kata Mardani melalui keterangannya pada Senin 20 Juni 2022.(GIB)

Baca juga :

Pengamat: Mardani Maming Jangan Jadi Bola Liar untuk PDIP dan PBNU

Sudah Terima Surat Penetapan Tersangka KPK, Kuasa Hukum Mardani Pertimbangkan Ajukan Praperadilan

Sekjen Barisan Gus dan Santri Nasional: Tak Ada Pilihan Lagi, PBNU Harus Menonaktifkan Bendum Mardani

KPK Siap Hadapi Jika Bendum PBNU Mardani H Maming Ajukan Praperadilan

Gus Fahmi Mlangi: Bendum PBNU Kader ‘Naturalisasi’, Ketum PBNU Harus Tegas Berhentikan

Gus Luqman Prihatin Bendum PBNU Mardani Dicekal KPK: Organisasi Sampai Hari Ini Belum Ada Kalimat Menonaktifkan, Ada Apa?

MAKI Sebut Tak Elok Bendum PBNU Mardani Bangun Opini Mendegradasi KPK dengan Isu Kriminalisasi

 

Baca Juga: KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi Proyek Fiktif PT Amarta Karya