CARITAU JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr H Mulyanto M.Eng melalui akun twitter-nya, membagikan hasil pengujian oktan BBM dari SPBU Vivo jenis Revvo 89, serta Pertalite, Sabtu (29/10/2022). 

Baca Juga: Komentari Polusi di Jakarta, Puan Minta Perbaikan Transportasi Umum

“Dengan (pengujian) ini tidak terindikasi adanya batasan mutu off-spec (di luar standar). Semuanya on-spec,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariaji, Selasa (4/10/2022) dikutip dari Antara.

Dr H Mulyanto M.Eng anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dari Fraksi PKS, mebagikan hasil pengujian oktan BBM Revvo 89 dari SPBU Vivo dan Pertalite dari SPBU Pertamina. 

Melalui twitter-nya @pakmul63, anggota DPR itu mengunggah hasil pengujian dari Sucofindo dan Lemigas. 

Sucofindo sendiri adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa survei, pengujian, laboratorium, serta audit dan inspeksi, termasuk untuk bidang migas. Sedangkan Lemigas, merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian ESDM yang resminya bernama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi.

"Tweps berikut hasil akhir pengukuran kualitas Pertalite dan Revvo-89. Termasuk pengukuran RON dan nilai kalor. Mohon dicermati data tersebut," tulisnya dikutip Senin, (31/10/2022).

Dalam  foto yang diunggah anggota DPR Fraksi PKS itu, terlihat BBM Revvo 89 memiliki angka oktan 90,7. Sedangkan Pertalite 90,4. Dia menyimpulkan, dari data yang diuji, tidak ditemukan indikasi yang menyimpang (Oktan di bawah standar atau off-spec).

"Secara umum dalam pengujian ini tidak ditemukan indikasi penyebab Pertalite boros atau akselerasinya lamban. Untuk pengujian lebih lanjut perlu dilakukan uji performa. Namun, untuk keperluan kita, maka cukup dengan uji ini," cuitnya di twitter.

Menurutnya, dari pengujian fisik oleh Sucofindo diketahui kandungan Pb masih ada, baik pada Pertalite maupun Revvo. Sedangkan dari pengukuran RON atau oktan, Revvo 89 punya angka cukup baik. Bahkan di atas 90. (IRN)

Baca Juga: Apresiasi Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Johnny G Plate, DPR RI: Kalau Reshuffle, Itu Hak Prerogatif Presiden