CARITAU JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karopenmas) Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan, pihaknya sedang menyusun rancangan kegiatan operasi pengamanan dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Ramadhan menuturkan, bahwa operasi kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu akan dinamakan Operasi Mantap Brata (2023-2024). 

Baca Juga: Mau Terima Kekalahan di Pilpres, Ini Tiga Sosok 'Gentleman' Menurut Jimly Asshiddiqie

Adapun menurutnya, penyusunan giat pengamanan Pemilu 2024 itu dilakukan dengan harapan penyelenggaraan kontestasi demokrasi 2024 mendatang tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor yakni tertib dan harmonis. 

"Polri sedang melaksanakan penyusunan Rencana Operasi Kepolisian Terpusat 'Mantap Brata 2023-2024' dengan tujuan melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang dilakukan pada tahun 2024," ujar Ramadhan dalam keterangannya dikutip Rabu (19/7/2023). 

Ramadhan menerangkan, operasi pengamanan Mantap Brata itu dalam pelaksanaanya bakal didukung oleh Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari berbagai divisi di internal Polri. 

Ramadhan menjelaskan, Satker yang nantinya bakal mendukung operasi tersebut diantaranya Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi Humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri, dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

Adapun dirinya menuturkan, pelaksanaan kegiatan operasi Mantap Brata tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan penyelenggaraan terkait kontestasi Pemilu 2024.

"Waktu pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 direncanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti pemilu 2023-2024,” ungkap dia.

Sebelumya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan, bakal memastikan untuk siap siaga dalam melakukan pengamanan pada tahapan ataupun penyelenggaraan kontestasi Pemilu serta Pilkada serentak 2024. 

"Kami Polri siap untuk mengamankan kegiatan penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024," kata Sandi saat dihubungi, pada Jumat, (14/7/2023). 

Sandi mengungkapkan, bahwa guna menunjang kegiatan Pemilu tersebut, Polri akan membuat skema rencana pengamanan secara detail dan kompherensif dengan menempatkan polarisasi pengamanan yang cukup ketat dengan jumlah personel serta dukungan anggaran. 

Selain itu, Sandi menuturkan, selain skema pengamanan yang cukup ketat, Polri juga akan merancang skema pencegahan dan penindakan apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di kontestasi Pemilu 2024. 

Hal itu harus dilakukan, tambah Sandi, dengan harapan, pemilu 2024 mendatang dapat berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku yakni dengan tertib, damai dan harmonis. 

"Agar seluruh tahapan pemilu dan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis," tandas Sandi. (GIB/DID)

Baca Juga: Poros Buruh Desak Audit Forensik Sirekap