CARITAU JAKARTA - Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyoroti perihal isu terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang ditenggarai akan memainkan politik identitas di Pilpres 2024.

Berdasarkan catatan, dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2018 lalu, isu politik identitas disebut-sebut juga cukup melekat kepada sosok Anies Baswedan. Saat itu, Anies yang didukung kelompok agamis sebagai konstituennya telah berhasil menumbangkan lawan politiknya dan berhasil menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022. 

Baca Juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota Bawaslu RI

Adapun keberhasilan Anies menuju DKI 1 itu ditenggarai tidak terlepas dari kekuatan kelompok basis agama yang bermanufer untuk bersaing dengan lawan politik melalui framing-framing citra berbasis kekuatan massa. 

Namun menelisik situasi hari ini, apakah duet Amin yang resmi diusung Koalisi Perubahan terdiri Nasdem, PKB, dan PKS nantinya dapat menghindari manufer politik identitas di kontestasi Pemilu 2024. 

Publik menilai, kehadiran PKB dan juga Nasdem dalam koalisi perubahan itu digadang-gadang dapat mencekal politik identitas menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang lantaran dinilai sebagai partai yang berbasis nasionalis dan agamis. 

Berkaitan dengan hal itu, Karyono menilai, bergabungnya duet Anies-Cak Imin yang telah resmi didukung Nasdem, PKS dan juga PKB semestinya dapat menghindari polarisasi politik identitas menjelang kontestasi Pilpres 2024. 

Lebih lanjut dirinya mengatakan, hal itu lantaran kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang dinilai sebagai sosok nasionalis tulen dapat menjegal adanya upaya politisasi isentisast pada pesta demokrasi mendatang. 

Selain itu, Karyono menuturkan, Ketua Umum PKB Cak Imin sekaligus Bacawapres Anies yang dikenal sebagai representasi tokoh nasionalis dan agamis tulen juga dinilai mampu untuk menghindari polarisasi politik identitas di kontestasi Pemilu 2024. 

Sebab menurut Karyono, kedua sosok tersebut sejauh ini dinilai memiliki catatan pengalaman sebagai representasi tokoh nasionalis- agamis yang dapat meredam polarisasi politik identitas di kontesasi Pemilu 2024. 

"Kalau menurut saya begini sih pasangan. Pak Anies, Muhaimin ya itu kan memang figurnya dia kan representasi dari kelompok Islam ya kalau menurut saya memang, ya kalau Cak Imin ini dari Nahdlatul Ulama (NU)," kata Karyono, kepada caritau.com, Minggu (17/9/2023). 

"Jadi Nasdem Surya Paloh itu kan dari kelompok partai yang berhaluan nasionalis, bukan Partai islam, nah jadi semestinya dalam menyusun strategi kampanye politiknya mereka tak lagi menggunakan politik identitas untuk instrumen pemenangan," sambungnya.

Adapun sebelumnya Surya Paloh dalam agenda deklarasi 'Amin' yang digelar di Surabaya juga telah menegaskan bahwa koalisi perubahan dengan tegas menolak adanya politik identitas dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. 

Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh telah menegaskan bahwa duet 'Amin' dalam Pilpres 2024 merupakan pasangan nasionalis dan juga religius yang bakal meninggalkan polarisasi dan manufer politik identitas. 

"Tidak ada politik identitas tidak ada lagi juga kecebong dan kampret, itu kata Surya Paloh ya dalam deklarasi di Surabaya, nah sehingga kalau menurut saya Itu akan dicatat oleh publik," tutur Karyono. 

Karyono melihat, sosok Surya Paloh dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan bakal jadi tembok penghalang untuk pihak-pihak pendukung Anies yang mencoba atau melakukan manufer politik dengan strategi membentuk politik identitas di ruang lingkup masyarakat. 

Hal itu lantaran, Cak Imin dikenal berasal dari kalangan Nahdiyyin yang cukup didukung kiai dan ulama Nahdatul Ulama tidak akan ingin menggunakan agama untuk kepentingan politik apalagi dalam kontestasi Pemilu 2024 yang akan datang. 

"Intinya gini aja ya jangan sampai menggunakan politik identitas, karena itu pasti akan benturan dengan Surya Paloh dan Muhaimin. Karena Cak Imin itu representasi dari islam wasatiyah dari nahdiyyin dan ulama yang sangat keras untuk menentang agama dijadikan politisasi sara atau yang menentang politisasi sara," ujar Karyono. 

Kendati demikian, Karyono memprediksi bahwa politik identitas, sara dan agama akan sulit untuk dihilangkan dalam kontestasi Pemilu 2024 yang akan datang. Sebab menurutnya, dalam politik ketiga hal itu merupakan instrumen yang digunakan menjatuhkan lawan dalam bersaing merebut suara dan simpati masyarakat. 

Disisi lain, Karyono menyebut, bahwa dalam kontestasi Pemilu 2024 kemungkinan juga akan diwarnai kampanye hitam (Black Campaign), kampanye negatif yang bakal menyerang khususnya pada ruang media sosial. 

"Nah makanya Kemungkinan Pemilu 2024 akan diwarnai politik identitas, juga akan diwarnai dengan Black atau negative campaign Itu ya memang kemungkinan masih akan terjadi karena ini kan pertarungan politik kan," ujar Karyono. 

"Karena dalam pertarungan politik salah satu instrumennya adalah bagaimana membangun isu untuk mendowngrade untuk menyerang dan termasuk memframing pernyataan dari lawan politik," lanjut dia. 

Oleh karena itu, Karyono menegaskan, bahwa dalam hal ini, masyarakat sejatinya harus lebih berhati-hari dalam mencermati berbagai isu yang muncul khususnya dengan terlebih dulu menggali informasi pengetahuan tentang isu politik. 

"Politisasi sara agama juga kemungkinan masih ya Oleh karena itu ya publik ya harus lebih bijak dan hati-hati dalam mencermati berbagai isu yang muncul. Ya kita masyarakat ya harus lebih bijak gitu di dalam di dalam berpendapat," ujar Karyono. 

Karyono mengatakan, sosok Surya Paloh dan Cak Imin sebagai representasi tokoh nasionalis agamais harus mampu meredam penggunaan politik identitas dan sara lantaran sebelumnya menyatakan dengan tegas tak melakukan politik identitas dalam kontestasi Pemilu 2024. 

"Jadi dia harus istiqomah. Makanya tadi saya bilang. Kalau Surya Paloh dan juga Muhaimin konsisten politik identitas no menolak politik identitas, maka ketika ada koleganya di dalam koalisi yang megusulkan atau melakukan upaya politik identitas maka mereka yang harus juga menentang itu," ucap Karyono. 

"Karena residunya sangat besar dampaknya juga sangat besar, residunya itu kan masih sangat terasa saat ini. Itu bisa merusak kohesi sosial, merusak relasi sosial dimana Indonesia itu beragam maka kalau itu terjadi bisa merusak persatuan," tandas Karyono. (GIB/DID)

Baca Juga: AHY Jadi Menterinya Jokowi?