AHY Sebut Tiga Ancaman Pemilu 2024: Politik Identitas, Politik...

AHY Sebut Tiga Ancaman Pemilu 2024: Politik Identitas, Politik Transaksional dan Hoaks

Rabu, 03 Agu 2022 17.53 WIB

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), (Caritau - Munzir)

CARITAU JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan tiga ancaman yang berpotensi merusak demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres 2024, yakni politik transaksional, politik identitas dan hoaks atau politik Fitnah.

Ancaman pertama politik uang atau politik transaksional sehingga semua pihak harus mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 agar tidak terjadi jual beli suara

"Ini bahaya karena hanya mereka yang memiliki uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini," kata AHY melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Ancaman kedua adalah politik identitas. Jika dieksploitasi secara berlebihan, politik identitas yang memanfaatkan isu agama, suku, ras dan identitas akan berbahaya, bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

"Ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak dan cucu," tambahnya.

Ancaman ketiga, menurut AHY, yakni politik fitnah, hoaks, berita palsu dan kampanye hitam.

AHY pun berharap ada mekanisme yang dimunculkan bangsa Indonesia untuk melawan ketiga ancaman tersebut.

"Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita," tegasnya.

Sebagai solusi, AHY mengajak lembaga penyelenggara Pemilu dan seluruh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok calon pemilih terbesar untuk mengembangkan literasi politik.

Demokrasi tidak boleh hanya dihitung dari penyelenggaraan Pemilu yang berkelanjutan, melainkan juga harus ada kualitas dan rasionalitas untuk memilih pemimpin paling tepat bagi rakyat Indonesia.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh hanya dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan, tetapi juga memerlukan kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat," ujarnya. (ITA)