CARITAU MAKASSAR - Penyidik Subdit III Tipikor Polda Sulsel telah menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kemensos tahun 2022 di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, dan Takalar.

Untuk rincian para tersangka sendiri yakni di Kabupaten Sinjai ada empat tersangka di antaranya AR, IN, AA, dan AI, Kabupaten Takalar 6 orang, ZN, MR, RY, AM, RA, dan AF. Dan Kabupaten Bantaeng 4 orang, AF, Z, AM, dan RA.

Baca Juga: Datangi Kejagung, Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi LPEI

Di mana 14 tersangka mempunyai peran masing-masing sebagai koordinator daerah (Korda), suplaier, ketua KSU, dan pimpinan perusahaan.

Menanggapi hal itu, Lembaga Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi berharap penyidik Polda Sulsel menetapkan tersangka hanya pada koordinator daerah (Korda), suplaiyer, ketua KSU, dan pimpinan perusahaan.

Ia mendorong Polda Sulsel untuk menelusuri lebih jauh kasus dugaan korupsi tersebut. Terlebih lagi para pejabat yang diduga menikmati aliran dugaan korupsi tersebut.

"Penyidik harus mengusut tuntas kasus tersebut kepada semua pihak yang menikmati hasil korupsi ini. Bukan hanya karucu-karucunya (orang-orang bawah) lah istilahnya. Bukan peluncurnya saja, ini kan sistematis ini barang ini," tegas Wakil Ketua Internal ACC Sulawesi, Anggareksa saat dikonfirmasi Caritau.com, Rabu (21/12/2022).

Ia kemudian merincikan, penyaluran BPNT pada 2020 melalui sistem e-Warung. Di mana penyaluran tersebut melalui sistem yang tersistematis.

"Misalnya Rp200 ribu, itu bisa dapat 6 bahan pokok, tapi ternyata ketika belanja itu hanya bisa dapat 4 atau 5. Kan disitu ada selisih yang didapatkan oleh e-warung tersebut. Nah ini saya kira tugas penyidik untuk menelusuri kemana aliran dana tersebut. Karena sepengetahuan kami aliran dana itu tidak mungkin dinikmati oleh pihak e-warung tersendiri. Pasti ada pihak lain," jelasnya.

"Misalnya bagaimana terkait penunjukan e-warung, itu perlu ditelusuri apakah ada suap menyuap atau ada proses perjanjian, misalanya ada perjanjian cash back ketika dia ditunjuk jadi e-warung. Itu tugas penyidik untuk menelusuri," tambahnya.

Olehnya, ACC Sulawesi mendorong harus melihat peran para penikmat aliran dugaan korupsi tersebut mulai dari bawah sampai ke atas (pejabat).

"Kalau saya penyidik harus melihat perannya, sejauh mana apakah dia terlibat aktif ataukah tidak, makanya pentingnya melihat bagaimana prosesnya misalkan penujukan e-warung terus bagaimana harga di e-warung tersebut, apakah ada mark-up atau tidak. Kalau ada mark-up penyidik tinggal menelusuri arahnya kemana, saya yakin tidak hanya berhenti di e-warung tersebut, pasti akan naik ke atas atau pejabat," tandasnya.

Sebelumnya, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli mengatakan, hasil audit dari BPK menemukan kerugian negara dalam kasus BPNT Kemensos tahun 2022 di tiga kabupaten tersebut kurang lebih Rp20 miliar.

"Dari tiga kabupaten tersebut hasil audit BPK telah ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp20 M. Dengan tersangka 14 orang," ungkapnya saat dikonfirmasi Caritau.com, Selasa (20/12/2022).

Fadli menjelaskan, modus para tersangka yaitu melakukan mark up mengurangi indeks dan menyalurkan bantuan jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sehingga hasil audit begitu, besar karena ada barang yang total los dari BPK," bebernya.

Terkait dengan keterlibatan pejabat sendiri, lanjut dia, pihaknya masih melakukan pendalaman.

"Ini tahap pertama, nanti setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap 14 tersangka bisa saja ada tambahan tersangka. Jadi kami bekerja profesional sesuai dengan aturan supaya apa yang menjadi tujuan kami untuk mencegah korupsi di sulsel ini bisa segera ditindaklanjuti dan bisa diterima dengan baik," tambahnya.

"Untuk masalah pejabat kita masih pengembangan muda-mudahan ke depan ada bukti yang cukup kita bisa lakukan tindakan," tambahnya lagi. (KEK)

Baca Juga: Pimpin Sertijab Dua PJU Polda Sulsel, Kapolda Irjen Andi Rian: Bekerja dengan Ikhlas