CARITAU JAKARTA - Sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di masing-masing wilayahnya dengan kenaikan tidak lebih dari 10%. 

Baca Juga: Menaker Ida Keluarkan Aturan THR 2024

Kenaikan UMP di enam provinsi di Pulau Jawa berkisar 5 sampai 8%. Dengan persentase tersebut, kenaikan upah di DKI Jakarta adalah yang paling rendah. Namun, secara nominal kenaikannya paling tinggi dibanding provinsi lainnya.

Berikut adalah daftar kenaikan UMP 2023 di sejumlah provinsi yang pemerintahnya sudah secara resmi merilis pengumuman kenaikan upah berdasarkan Permenaker 18/2022 yang diumukan pada Senin (28/11/2023): 

UMP DKI Jakarta, Naik 5,6% menjadi Rp 4.901.798
 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI mengumumkan UMP DKI Jakarta 2023 menjadi Rp 4.901.798 atau naik sebesar 5,6%. 

UMP Banten, Naik 6,4% menjadi Rp2.661.280 

Pemprov Banten melalui SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023, tertanggal 28 November 2022. Mengumumkan UMP Banten naik sebanyak 6,4% atau Rp160.076,89. UMP Banten yang sebelumnya sebesar Rp 2.501.203,11, naik menjadi Rp2.661.280. 

UMP DIY Yogyakarta, 7,65% menjadi Rp1.981.782 

Kenaikan UMP di Yogyakarta mencapai 7,65% atau sebesar Rp 140.866,47. UMP 2023 untuk Yogyakarta menjadi Rp1.981.782 dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.840.915,53.

Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono mengatakan kenaikan UMP itu telah diputuskan Gubernur DIY Sultan HB X berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. 

Baca juga: Daftar 10 Provinsi dengan UMP Tertinggi

Rekomendasi itu meliputi unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. 

UMP Jawa Barat, Naik 7,88% menjadi Rp1.986.670,17

Gubernur Ridwan Kamil melaui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2023 menjadi Rp1.986.670,17. Nilai tersebut naik 7,88% dari sebelumnya sebesar Rp1.841.487.

UMP Jawa Tengah, Naik 8,01% menjadi Rp1.958.169,69

Pemprov Jateng menetapkan UMP 2023 di daerah itu naik 8,01% menjadi Rp1.958.169,69 pada 2023 mendatang. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

UMP Jawa Timur, Naik 7,8 % menjadi Rp2.040.244

Pemprov Jawa Timur menetapkan UMP 2023 sebesar Rp2.040.244. Jumlah ini naik Rp148.677 atau 7,8 % dari UMP 2022 sebesar Rp1.891.567. Kenaikan UMP 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 yang ditandatangani Khofifah Indar Parawansa pada 21 November.

UMP Sumatera Utara, Naik 7,45% menjadi Rp2.710.493 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp2.710.493 atau naik 7,45 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.522.609.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menuturkan, hal tersebut merupakan opsi terbaik dan tertinggi kenaikannya, setelah satu pekan mempelajari dan membahas UMP Provinsi Sumut sebagaimana dilansir dari Antara.

UMP Aceh, Naik 7,8% menjadi Rp3.404.177

Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3.404.177 atau naik 7,8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp3.166.460.

UMP Sulawesi Selatan, Naik 6,9% menjadi Rp3.385.145

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel naik 6,9 persen di tahun 2023, dari sebelumnya sebesar Rp3.165.876 per bulan menjadi Rp3.385.145 per bulan.

Baca juga: Rumus Perhitungan UMP 2023 Berdasarkan Aturan Baru Kemenaker

Daftar lengkap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 di Indonesia

Hingga saat ini, per tanggal 29 November 2022 selain 9 provinsi di atas, secara keseluruhan ada 31 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP untuk tahun 2023 mendatang. Berikut adalah tabel lengkap kenaikan upah minimum provinsi 2023 dan besaran kenaikannya di Indonesia: 

Digugat Asosiasi Pengusaha

Di tengah pengumuman kenaikan UMP 2023 oleh banyak Pemerintah Provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama 9 asosiasi pengusaha lainnya resmi daftarkan gugatan terkait aturan Kementerian Ketenagakerjaan terkait upah minimum 2023 ke Mahkamah Agung. 

Aturan yang digugat yakni Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023 atau UMP 2023 yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 16 November 2022 lalu. 

Asosiasi pengusaha tersebut menggandeng Denny Indrayana dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm sebagai kuasa hukumnya. Gugatan pembatalan Permenaker 18/2022 resmi dilayangkan pada Senin (28 /11/2022).

"Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya, dan tinggal menunggu proses administrasi di Mahkamah Agung, sebelum disidangkan," ujar Denny dalam keterangan resminya, Senin (28/11/2022). (IRN)

Baca Juga: Ketika Menaker Ida Fauziyah Dituding Sebagai "Menterinya Pengusaha"