CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan bakal mengumpulkan sejumlah elite partai di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Selasa (23/5/2023) besok malam.

Dari informasi yang didapat, PAN akan pembahasan kontestasi pemilihan di presiden (pilpres) 2024 mendatang. Belum diketahui, siala saja yang akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Ketua MPR Dorong Parpol Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Mendatang

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut akan membahas sejumlah isu terkini, termasuk tentang calon presiden (capres). Diakuinya, sampai saat ini PAN masih konsisten mendukung Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai capres.

"PAN besok malam juga ada rapat di DPP ya salah satunya membahas isu kekinian, termasuk masalah kontestasi pilpres, walaupun memang PAN itu sudah memberikan mandat penuh kepada Ketum. Tapi update atau perkembangan kekinian kan perlu didiskusikan di internal partai," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Yandri menuturkan PAN kini masih berkomunikasi dengan sejumlah pihak mengenai koalisi ataupun seputar capres maupun cawapres. Tak hanya tokoh di internal PAN, partai berlambang matahari terbit itu juga membahas tokoh dari luar partai.

"Dalam artian para capres yang potensial, termasuk dengan tokoh di luar partai untuk dapatkan masukan dan partai-partai yang ada selama ini di KIB plus, artinya dengan PKB, sering juga ada komunikasi, dengan Gerindra juga sering komunikasi," jelas Yandri.

Lebih lanjut, Yandri menambahkan pembahasan nama capres yang diusung PAN akan diumumkan paling lambat satu bulan ke depan. Keputusan itu akan disampaikan langsung oleh Zulhas.

"Siapa nama yang akan diusung apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau nama lain saya kira mungkin dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan atau ini akan ada keputusan. Tapi siapa dia? Tergantung pada Ketum PAN Bang Zul," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Tak Ditandatangani Ketua KPPS, Surat Suara di Brunei Darussalam Hampir Tak Sah