CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah melantik 1.912 anggota Kabupaten/Kota seluruh Provinsi di Indonesia pada beberapa pekan lalu.

Adapun usai melantik muncul kabar perihal, adanya salah satu anggota Bawaslu di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diduga terafiliasi dengan gerakan separatis di daerahnya. Aggota yang terindikasi masuk ke dalam kelompok separatis itu berinisial GT. 

Baca Juga: Tolak Hasil Pilpres Curang

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menuturkan, anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah itu kemungkinan sudah dilantik secara serentak bersamaan dengan jajaran lainya. 

Bagja memastikan, bahwa pihaknya bekerjasama dengan BIN dan Mabes Polri akan menelurusi informasi perihal anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang diduga terafiliasi gerakan separatis tersebut. 

"Kalau tidak salah dilantik, karena tidak semua datang (ke Jakarta), ada yang pakai zoom kalau tidak salah," kata Bagja kepada wartawan, Kamis (31/8/2023)

"Sekarang lagi kita tanya. Kan harus ditanya kepada yang bersangkutan juga dan juga kepada instansi-instansi yang ada," sambungnya.

Bagja menegaskan, apabila dalam penelusuran yang bersangkutan benar telah dilantik dan juga terafiliasi dengan gerakan separatis, maka akan ada konsukuensi hukum yang harus diterima. 

Ia menjelaskan, konsukuensi hukum itu yakni pihaknya bakal mengajukan permohonan surat pembatalan pengangkatan terhadap sosok GT yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Kalaupun dilantik nanti itu ada juga berkas pemberhentian. Kami akan mengusulkan dan memohonkan kepada DKPP agar segera dapat diberhentikan," jelas Bagja. 

Disisi lain, Bagja menerangkan, bahwa saat ini pihaknya juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap GT guna memastikan apakah dirinya benar terlibat dalam gerakan separatis. 

"Harus ditanya kepada yang bersangkutan juga dan juga kepada instalasi-instalasi yang ada," ujar Bagja.

Selain itu, Bagja menambahkan, bahwa Bawaslu saat ini juga telah mengkonfirmasi kepada pihak otoritas daerah setempat, guna mendapat informasi perihal biografi jajaran yang diduga masuk kedalam kelompok separatis tersebut. 

"Kami sudah pada sampai proses itu, belum ada yang otoritatif yang mengatakan ini separatis," tandas Bagja. (GIB/DID)

Baca Juga: Ikuti Quick Count Pilpres 2024, Bakal Berlangsung Satu Putaran?