CARITAU JAKARTA – Kuasa Hukum PT Taspen Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada dana yang dikelola oleh PT Taspen untuk kepentingan pencalonan presiden.

"Tidak ada dana yang dikelola oleh PT Taspen yang disiapkan untuk kepentingan pencalonan Presiden oleh siapa pun dan oleh pihak mana pun," kata Yusril, di Jakarta, Minggu (28/8/2022).

Hal itu disampaikan Yusril menanggapi pemberitaan berbagai media terkait ‘seseorang yang mau mencalonkan diri jadi Presiden’, ‘pengelolaan dana Rp300 triliun’ dan lain-lain yang dikaitkan dengan PT Taspen.

Baca Juga: Yusril Benarkan Ada Wacana Kementerian Bertambah Dari 34 Jadi 40

"Maka terlepas dari apa sesungguhnya maksud dan tujuan dari pihak yang melontarkan kalimat-kalimat tersebut, dan terlepas pula dari kemungkinan aneka ragam tafsir yang diberikan oleh orang yang membaca atau mendengar pemberitaan tersebut, maka kami selaku kuasa hukum dari PT Taspen menyampaikan beberapa hal," katanya.

Pertama, PT Taspen selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih. Tata kelola seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

Kedua, PT Taspen berkomitmen untuk selalu amanah dalam mengelola dana peserta aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh stakeholders.

Hal selanjutnya dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada, PT Taspen wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Utamanya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Juga peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.

Menurut Yusril, PT Taspen selalu memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan OJK secara periodik.

Setiap Tahun Diaudit BPK

Adapun portofolio investasi PT Taspen sebagian besar terdiri dari surat berharga negara dan surat berharga syariah negara sebesar 60%, deposito di bank BUMN 12%, obligasi korporasi bertaraf investment grade 11% dan direct investment sebesar 2,3%.

Kemudian, portofolio dalam bentuk saham sebesar 4,7%,  di mana sebagian besar adalah saham pada BUMN dan anak usaha BUMN, serta reksadana yang telah terdaftar di OJK RI sebesar 8,2%.

Setiap tahun, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil audit BPK dari 2018 sampai dengan 2021, seperti dirilis Antara tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional.

Serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen.

"Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dengan ini kami menyatakan bahwa kinerja PT Taspen dan pengelolaan investasi maupun operasional semuanya dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh kepada norma-norma hukum yang berlaku," ujarnya.

Yusril mengatakan, bilamana pernyataan-pernyataan dan pemberitaan-pemberitaan yang dikemukakan oleh pihak mana pun juga ternyata menimbulkan kerugian kepada PT Taspen langsung maupun tidak langsung, maka PT Taspen akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan serta tindakan tegas lainnya, sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga reputasi perusahaan.(HAP)

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Kepala Divisi Pasar Modal PT Taspen