CARITAU JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah telah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. 

Dalam kaitan ini, Presiden mendorong jajaran terkait (Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan - red) untuk mendorong percepatan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Baca Juga: Berlangsung Damai, Massa Aksi di Gerbang DPR Membubarkan Diri

Sebagaimana diketahui, RUU PPRT pertama kali diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejak 2004 silam, atau 19 tahun silam.

Namun, hingga sekarang, RUU tersebut belum kunjung disahkan menjadi Undang-undang, meski belakangan ini pembahasan RUU PPRT telah masuk ke Prolegnas.

“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” kata Presiden dalam lewat keterangan tertulisnya, Rabu (18/01/2023).

Jokowi mengakui dengan belum adanya RUU PPRT membuat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu merinci, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai empat juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Keberadaan UU PPRT nantinya diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga tersebut.

“Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja,” tutupnya. (RMA) 

Baca Juga: Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR