CARITAU JAKARTA - DPR RI menggelar rapat paripurna pada hari ini, Selasa (5/3/2024). Forum tertinggi di parlemen ini dilaksanakan dalam rangka, membuka masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024.

Agenda yang dibahas dalam rapat paripurna salahsatunya adalah pembahasan wacana hak angket dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Dalam sidang itu, Fraksi PKS, PKB hingga PDIP kompak teriak hak angket.

Tiga fraksi ini melakukan interupsi di Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Mereka mengingatkan DPR RI untuk menggunakan hak angket menyikapi dinamika Pemilu 2024.

Namun berbeda dengan tiga partai tersebut, dua partai lain yaitu NasDem dan PPP tidak bersuara dan duduk manis. Diketahui, NasDem maupun PPP masuk dalam koalisi partai pendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin dan paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Rapat digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat itu, ada sekitar 164 anggota hadir. Anggota DPR Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan adanya tudingan kecurangan di Pemilu 2024.

"Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional," kata Aus dalam rapat, Selasa (5/3/2024).

Hal senada juga disampaikan anggota DPR Fraksi PKB Luluk Hamidah. Pihaknya mendukung hak angket supaya desas- desus kecurangan Pemilu bisa diluruskan secara terang benderang.

"Bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu," ungkap Luluk.

Pembicaraan soal hak angket juga disampaikan Aria Bima dari PDIP, ia menyebut DPR mesti menjalankan fungsi pengawasannya secara baik. Ia berharap kualitas pemilu di Indonesia meningkat. (DID)