CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta jajaran Divisi Kehumasan di daerah agar dapat bergerak cepat dalam menyampaikan informasi terupdate kerja-kerja kelembagaan dalam kontesasi Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menuturkan, pihaknya juga telah meminta jajarannya untuk dapat membantu mengedukasi kepada masyarakat dengan menggunakan perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Lolly mengungkapkan penggunaan perspektif undang-undang pemilu itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam menyambut tahapan proses Pilkada Serentak 2024 yang akan dimulai pada Agustus mendatang.

Ia menegaskan, bahwa jajaran divisi Kehumasan saat menjalani tugas dituntut mengedepankan perspektif aturan undang-undang agar tidak menimbulkan masalah dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Pilkada akan segera kita songsong, maka pastikan semua tim humas siap dan bisa langsung bekerja begitu situasi ini bergerak antara Pemilu ke Pemilihan," tutur Lolly, Rabu dikutip (20/3/2024).

Dirinya berharap bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu nantinya dapat menyebar dengan baik sesuai dengan aturan koridor perundang-undangan.

"Sebaik apapun kerja pengawasan itu dilakukan, tanpa mewartakan nya, maka hanya akan menjadi catatan keringat di internal Bawaslu, bukan menjadi catatan sejarah yang diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Lolly menambahkan, hal itu harus dilakukan dengan harapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dapat menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengawal sistem demokrasi di indonesia.

"Rumah itu bernama Bawaslu. Humas harus hadir memastikan rumah itu tetap hidup, enak ditempati, dan enak dikunjungi oleh banyak orang karena informasinya benar," tandas Lolly. (GIB/DID)