CARITAU JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus 1,1 juta penduduk yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Heru mengatakan, ke 1,1 juta penduduk itu tidak lagi masuk ke dalam kategori masyarakat ekonomi lemah atau sudah pindah dari ibu kota.

Baca Juga: Gelar Entry Meeting dengan BPK, Pemprov DKI Upayakan Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Daerah

"Ada 1,1 juta kemarin sudah kami delete dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan. Kan dia punya mobil dan lainnya," kata Heru, Kamis (23/2/2023).

Heru menjelaskan 1,1 juta penduduk tersebut juga memiliki aset berupa rumah sehingga tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Ia menegaskan penduduk yang harusnya terima bansos masyarakat golongan ekonomi bawah.

Dalam data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, lanjut dia, juga ditemukan data sekitar 200 ribu penduduk yang akan dihapus dari penerima bansos karena sudah keluar DKI Jakarta.

"Hari ini pemadanan itu bisa bertambah sekitar 200 ribu tapi nanti kami cek lagi memang penduduknya sudah tidak aktif di DKI," lanjut Heru.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jumlah warga yang dihapus itu sebelumnya penerima bansos di DKI. Tetapi ekonomi mereka meningkat memiliki tanah, mobil, hingga saham.

Ia pun mendukung langkah Heru melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DKI dan pelayanan publik. "Itu nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadanan data," katanya.

Ia meminta warga yang sebelumnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan sudah keluar Jakarta untuk segera mengganti KTP sesuai daerah domisili terkini.

"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan sinkronisasi data dengan BPS, BKKBN hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dalam sinkronisasi data terkait sosial ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan di ibu kota dengan BPS untuk memastikan program bansos tepat sasaran. Data yang disinkronisasi itu data sesuai nama dan alamat di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian, data Carik Jakarta yakni data keluarga secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan, hingga lingkungan. Selain itu, juga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). (DID)

Baca Juga: Sylviana Murni Akui Banyak Perbaikan Dilakukan Pj Gubernur DKI