CARITAU JAKARTA – Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengklaim kalangan pengusaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur telah membuat heboh publik. 

Pernyataan itu sontak menuai komentar kritik dari sejumlah kalangan masyarakat. Baik dari aktivis, partai politik, pengamat hingga dunia akademik.

Baca Juga: Ikuti Perolehan Suara 3 Paslon, Quick Count Pilpres 2024

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Septa Dinata, menilai wacana ini memiliki landasan yang rapuh.

“Landasannya gak kuat itu alias bahlul, ekonomi memang penting dan fundamental, tapi alasan ekonomi tidak bisa menjadi landasan untuk menabrak konstitusi, apalagi Undang Undang Dasar. Apalagi situasinya bukan dalam kegentingan,” ujar Septa kepada awak media, Rabu (12/1/2022).

Menurut Septa rujukan sistem hukum kita sebagian besar adalah model kontinental. Para penyelenggara negara perlu meletakkan konstitusi di atas segala-segalanya supaya wibawa negara tetap terjaga.

“Dalam tradisi kontinental, hukum yang tertulis itu sangat penting. Mari belajar menghormatinya. Bukan malah menjadikan aturan, terlebih undang-undang dasar, sebagai bagian dari permainan politik untuk kepentingan sesaat. Ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. Gampang sekali mengotak-atik sesuai selera penguasa semasa,” tuturnya.

Septa juga mempertanyakan independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan jadwal pemilu.

Menurutnya, kewenangan delegatif dari undang-undang itu ada pada KPU. Namun, alasan perlu berkonsultasi dengan pemerintah menjadi kendala bagi KPU dalam menggunakan kewenangannya tersebut.

“Meski wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah seperti Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, konsultasi tersebut sudah tidak lagi mengikat seperti putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016. Jika dilihat gelagat soal wacana pemilu mundur, pemerintah dan DPR bisa dilihat pihak yang berkepentingan agar pemilu mundur. Ini sudah tidak sehat,” tungkasnya.

Menurut Septa, salah satu tujuan konsultasi tersebut adalah untuk menemukan kata sepakat terkait anggaran.

“Jangan sampai hal yang bersifat teknis mengalahkan yang lebih prinsipil. Jadwal pemilu dan anggaran adalah teknis. Pergantian kekuasaan dalam demokrasi adalah prinsip,” ujarnya.

Maka dari itu, Septa menghimbau agar KPU segera menggunakan kewenangannya dalam menetapkan jadwal pemilu. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati kewenangan tersebut.

“Ini perlu dikunci agar tidak liar ke mana-mana dengan segera mentapkan jadwal pemilu. Jika tidak, wacana ini akan semakin tak menentu dan KPU akan semakin terseret dengan agenda politik kelompok tertentu,” ujarnya.

Sementara itu, Mentri Kordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan pada 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim kalangan pengusaha berharap penyelengaraan pemilu 2024 diundur.

Mahfud mengatakan, pemilu akan tetap berlangsung pada 2024. Adapun terkait keputusan tanggal resmi penyelenggaraan pemilu 2024 tinggal menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

"Urusan tanggal pelaksanaan pemilu sudah tinggal menunggu keputusan KPU," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Mahfud mengungkapkan, pemerintah sudah mengajukan alternatif tanggal pemilu 2024 mendatang. 

Namun terkait penentuan waktu yang tepat untuk penyelenggaraan pemilu diserahkan sepenuhnya kepada KPU.

"Pemerintah sudah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif lain tentang tanggal pemilu tahun 2024. Silahkan KPU mengambil langkah-langkah untuk memastikan kapan tanggalnya," ungkapnya.

Senada dengan Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pernyataan Mentri Bahlul Lahadalia soal klaim kalangan para pengusaha berharap pemilu 2024 diundur, bukan sikap resmi pemerintah maupun Presiden Jokowi.

"Ndak, sikap Presiden kan sudah jelas," tegas Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Saat ditanyakan lebih dalam soal pernyataan Bahlil, Moeldoko enggan menyikapinya. Dirinya meminta para awak media untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan.

"Tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," pungkasnya. (GIBS)

Baca Juga: KPU Makassar Mulai Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Sangkarrang