CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang meminta partai politik menurunkan baliho dan atribut di jalan merupakan bentuk arogansi yang mencedarai nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik. 

Sebab, menurut Efriza, pemasangan soal atribut partai dan baliho disejumlah jalan dianggap sah saja sepanjang tidak mengganggu aktivitas dan ruang publik seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang. 

Baca Juga: Sosialisasi Pencoblosan untuk Tuna Netra

Disisi lain, dirinya mengatakan, bahwa perintah penurunan atribut dan baliho itu merupakan bentuk penghalangan pendidikan politik kapada masyarakat lantaran saat ini tengah memasuki masa sosialisasi partai politik menjelang proses penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024. 

"Jadi semestinya tidak boleh diganggu proses demokrasi itu, apalagi sampai dihalangi seperti tidak boleh memasang atribut kampanye," kata Efriza kepada Caritau.com Selasa (4/7/2023). 

Disisi lain, Efriza menilai, bahwa kebijakan untuk menurunkan baliho dan atribut partai adalah bentuk kepanikan menyusul munculnya sinyal dukungan kepada putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep yang diusung menjadi Bakal Calon Wali Kota (Bacalwalkot) Depok. 

Adapun menurut Efriza, kalau benar kebijakan itu merupakan reaksi terhadap munculnya sinyal dukungan terhadap Kaesang, maka sangatlah di sayangkan, lantaran PKS sebagai partai yang mendominasi di Pemkot Depok seharusnya lebih pede karena telah menguasai pemerintahan 17 tahun lebih. 

"Sangat miris 17 tahun memerintah, panik hanya karena wacana Kaesang mau maju sebagai walikota Depok, yang kebenarannya saja masih belum jelas," tutur Efriza. 

"Ini sinyal, bahasa anak sekarang dengan guyonan yang keras, seperti "PKS panik gak? Panik yah, panik dong, panik nih yee," sambungnya.

Efriza menuturkan, dari pada mengurusi atribut dan baliho partai politik Mohammad Idris selaku Walikota Depok semestinya sekarang ini harus fokus saja membangun Kota yang dipimpinnya sampai masa jabatannya habis. 

"Jadi harusnya mengakhiri jabatannya dengan baik, serta mendukung tumbuhnya demokrasi, bukan malah memilih dirinya akan dicap jadi pemimpin arogan dan lebih keras lagi pemimpin otoriter," ucap Efriza. 

Disisi lain, Efriza menilai, Mohammad Idris tidak semestinya fokus hanya pada kepentingan dari kelompok, golongan, dan partainya saja yakni PKS. 

Adapun, bila merasa tertantang dengan calon dari partai lain, menurut Efriza, seharusnya tidak perlu panik apalagi sampai memerintahkan untuk menurunkan atribut dan baliho partai. 

Efriza mengatakan, sikap Pemkot Depok yang memerintahkan penurunan atribut dan baliho partai, merupakan bentuk penghalangan nilai nilai demokrasi terhadap partai politik dan juga masyarakat. 

Padahal, menurutnya, sejatinya PKS berdiri sebagai partai politik bertepatan dengan arus runtuhnya sistem pemerintahan otoriter orde baru menuju sistem demokrasi. 

Oleh karena itu, dirinya menekankan, sejatinya sebagai partai politik yang lahir bertepatan dengan diterapkanya sistem demokrasi jangan sampai PKS malah tidak menghargai proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan. 

"Kenapa mesti panik, jika merasa kuat, mengakar di Depok, semestinya jangan biarkan pendidikan politik untuk masyarakat dihilangkan," ujar Efriza. 

"Bukankah PKS dibangun di era reformasi yang menghargai demokrasi, tapi malah PKS tidak menghargai proses demokrasi itu sendiri," tandas Efriza. (GIB/DID)

Baca Juga: Kampanye di Sumut, Prabowo Disambut Meriah Belasan Ribu Warga di Deli Serdang