CARITAU MAKASSAR – Sulawesi Selatan menerima Rp48,68 triliun dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tahun 2022.

"Selamat sudah mendapatkan DIPA sesuai dengan quota, tentu harapan kita bisa lebih baik lagi tahun depan. Kami berharap kepala daerah dapat menciptakan inovasi dan secara bersama-sama memperbaiki keadaan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS), di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: BNPB: Operasi SAR Korban Longsor Tana Toraja Dihentikan

Hal itu disampaikan ASS saat melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022.

Alokasi APBN untuk Provinsi Sulsel Rp48,68 triliun terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga Rp19,18 triliun dan alokasi TKDD Rp29,50 triliun. Pagu belanja K/L akan dialokasikan kepada 43 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 780 Satuan Kerja (satker).

Berdasarkan kewenangan, alokasi belanja dapat dirinci sebagai berikut: Kantor Pusat Rp3,79 triliun, Kantor Daerah Rp14,99 triliun, Dekonsentrasi Rp119,16 miliar, serta Tugas Pembantuan Rp283,70 miliar.

Sedangkan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk seluruh Pemda Lingkup Sulsel Rp29,50 triliun terdiri dari: Dana Bagi Hasil Rp 880 miliar, Dana Alokasi Umum Rp17,34 triliun, DAK Fisik Rp3,45 triliun, DAK nonfisik Rp5,56 triliun, Dana Insentif Daerah Rp 150miliar, serta Dana Desa Rp2,12 triliun.

Plt Gubernur Sulsel berharap penggunaan anggaran di tahun 2021 dapat menjadi pelajaran agar tahun 2022 lebih optimal.

"Kita ingin tahun depan bisa mengantisipasi dengan baik terkait anggaran-anggaran yang masuk ini. Harapannya bagaimana kita dapat memaksimalkan karena ini adalah dana dari pemerintah pusat," ujarnya.

Plt Gubernur mengingatkan agar memperhatikan arahan Presiden, bahwa masih banyak anggaran di kas daerah yang tinggal dan belum dibelanjakan, baik di provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal.

Dia berharap lelang semuanya sudah siap di Desember beserta dokumennya, sementara yang tidak siap akan dievaluasi. Strategi lainnya, OPD diharapkan melakukan early bidding (lelang dini).

Pada kesempatan itu ASS juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Barru yang tercepat merampungkan penggunaan Dana Desanya. Demikian juga Kabupaten Maros untuk penggunaan DAK yang cepat dan progresif.

“Menjalankan program prioritas untuk mencapai visi-misi dalam RPJMD dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Syaiful berharap para Kepala Satuan Kerja agar segera menindaklanjuti DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dia mengharapkan pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(KEK)

Baca Juga: Belanja Pemerintah Diterima Langsung Masyarakat Rp254,7 Triliun, Menkeu Beberkan Rinciannya