CARITAU JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah keterlibatan salah satu staf KSP dalam insiden pengeroyokan Dosen Universitas Indonesia dan pegiat media sosial, Ade Armando pada demo 11 April. Menurut Moeldoko, nama Ari Supit yang disebut-sebut media, saat ini sudah tidak lagi menjadi staf di KSP lantaran sudah resign sejak tahun 2019 lalu. 

Moeldoko mengakui bahwa Ari Supit pernah menjadi pembantu asisten di bawah salah satu Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Baca Juga: Heboh Iuran Tapera Harus Diikuti Semua Pekerja, Ini Penjelasan Moeldoko

Nama Ari Supit disorot karena kontak handphone-nya diduga masuk dalam grup WhatsApp salah satu kelompok peserta aksi yang menargetkan Dosen Universitas Indonesia Ade Armando. 

"Jadi saat ini nama tersebut tidak tercatat menjadi staf di KSP maupun staf khusus Presiden RI," kata Moeldoko kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengecam insiden pengeroyokan terhadap dosen Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando.

"Saya mengecam tindakan anarkis para pengeroyok terhadap Saudara Ade Armando," kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (11//4/2022).

Moeldoko menegaskan pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang di tengah kegiatan mahasiswa menyampaikan aspirasi merupakan tindakan para pengecut. 

Menurut Moeldoko, pemerintah secara terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk unjuk rasa.

Namun, dia menyayangkan unjuk rasa yang sebelumnya berjalan tertib malah tercoreng dengan tindakan anarkis sejumlah kelompok pengunjuk rasa dengan pengeroyokan terhadap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu. 

Moeldoko meminta aparat keamanan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang sudah dipastikan bukan dari kalangan mahasiswa.

"Cari (pelakunya), temukan, dan tindak tegas," kata mantan Panglima TNI itu.

Demo 11 April dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Salah satu tuntutan mereka adalah menolak Jokowi 3 periode atau penundaan Pemilu 2024. (GIBS)

Baca Juga: Moeldoko Beberkan Dampak Rencana Brunei Bangun Kereta Cepat ke IKN