CARITAU SURABAYA – Pakar sosiologi ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Bagong Suyanto menilai kebijakan menaikkan  cukai rokok sebagai satu upaya mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin bukan solusi tuntas. 

 “Memang menjadi masalah yang sering dikeluhkan, di mana uang yang seharusnya bisa untuk kebutuhan positif lain seperti memenuhi kebutuhan gizi keluarga, justru dialokasikan untuk membeli rokok,” ucap Prof Bagong yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair di Surabaya, Kamis (22/12/2022).

Baca Juga: Kenaikan Cukai Rokok 2024

Bagong mengungkapkan, rokok dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Dalam keluarga miskin, biasanya telah terjadi proses pembelajaran tentang budaya merokok. Akhirnya, pembelajaran ini menjadi kebiasaan yang didukung juga oleh zat-zat adiktif dalam kandungan rokok.

“Bahkan tingkatannya bisa makin berat, tidak hanya rokok putih namun akhirnya bisa meningkat pada rokok kretek,” jelas Prof Bagong.

Meski bukan dianggap sebagai solusi yang dapat menuntaskan masalah oleh Prof Bagong, kebijakan yang menyebabkan naiknya harga rokok disebutkan sebagai salah satu keputusan yang baik.

“Karena akan membuat masyarakat miskin utamanya, berpikir ulang untuk memanfaatkan uang pembelian rokok untuk kepentingan yang lebih positif,” sebutnya.

Perokok pada kalangan miskin kemungkinan mencari pengganti aktivitas selain merokok. Namun, guru besar bidang sosiologi ekonomi itu menyebutkan bahwa kebijakan ini harus dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk berhenti merokok.

Prof Bagong menyebutkan, inti dari permasalahan sebenarnya berfokus pada cara mengubah perspektif masyarakat miskin terhadap aktivitas merokok. Selama ini, rokok sudah terkonstruksi sebagai sebuah kebiasaan, sehingga sulit dihilangkan.

“Perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya yang ditanggung keluarga bila orang tua meneruskan kebiasaan merokoknya. Memang diperlukan berbagai upaya untuk menyadarkan,” kata Prof Bagong. (HAP)

Baca Juga: Rokok Elektrik Dikenai Pajak 10% Mulai 1 Januari 2024