CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara terkait desakan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dirinya menegaskan tak ada rencana dari internal partai untuk menggelar Munaslub guna mengganti dirinya sebagai Ketum Golkar.

Airlangga menyatakan, jika ada pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu harus menunggu Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

Baca Juga: Peran LBP Perbesar Keinginan Jokowi Jadi Ketum Golkar

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar,” kata Airlangga dikutip, Kamis (13/7/2023).

Dirinya merespons pernyataan anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam yang mendorong diselenggarakannya Munaslub. Ridwan juga menyebut Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menjadi ketum Golkar menggantikan Airlangga.

Airlangga mengatakan Golkar sedang dalam pembicaraan dengan partai lain untuk mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024. Dia meminta kepada setiap pihak agar tidak mendesak Golkar untuk buru-buru menentukan arah dan sikap politik pada Pemilu 2024.

"Ya desak saja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak. Pembicaraan partai kan harus cordial," ujar dia.

Diketahui tiga ormas pendiri Partai Golkar yakni Kosgoro 1957, ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.

“Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,” ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Rabu (12/7).

Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. (DID)

Baca Juga: Stop Kampanye di Masa Tenang, Nih Aturan dan Larangannya