CARITAU JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank singgung soal kebijakan makan siang gratis yang diusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Kebijakan tersebut, rencananya, anggaran program prioritas tersebut masuk dalam APBN 2025 saat keduanya menjabat.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, meminta agar pemerintah Indonesia di bawah Presiden dan Wakil presiden terpilih tetap mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan, yakni sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Lembaga ini juga mengingatkan pemerintaha agar menjaga stabilitas makro ekonomi dan fiskal.

“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” kata Satu kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/2/2024).

Seperti diketahui, program makan siang gratis merupakan program unggulan Prabowo-Gibran saat kampanye pada Pemilu 2024 lalu. TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan, program makan siang gratis bakal dilaksanakan bertahap, dan akan menelan biaya sebesar Rp450 triliun per tahun.

Masih Menunggu Hasil Pemilu 2024

Diberitakan sebelumnya, di tahap pertama, biaya yang diperlukan sekitar Rp100 triliun hingga Rp 120 triliun. Untuk menanggung belanja tersebut, defisit APBN 2025 dipatok 2,45% sampai 2,8%.

"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Istana Negara, dikutip dari laporan Antara, Senin (26/2/2024).

Target defisit tersebut naik dibandingkan target APBN tahun ini sebesar 2,29%. Sri Mulyani mengatakan, sejauh ini, makan siang gratis masih menjadi program capres. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

Baca Juga: Akhir Dominasi PDIP di 2024

"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," ungkapnya.

"Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan defisit APBN yang melebar tahun depan memang karena ada berbagai program anyar di pemerintahan baru. Salah satunya program makan siang gratis.

"Jadi terkait program kita lihat terkait defisit anggaran yang mencapai 2,4-2,8% itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk," ujar Airlangga. (IRN)

Baca Juga: Jika Dipercaya Jadi Presiden, Anies Baswedan Bakal Kaji Ulang UU IKN