CARITAU JAKARTA - Kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak kembali buat pernyataan menggemparkan. Dalam podcast bersama Uya Kuya, Sabtu (11/2/2023), Kamaruddin kembali menyinggung soal konsorsium judi online.

Tak cuma puluhan miliar, transaksi judi online, kata Kamaruddin mencapai ratusan triliun rupiah. Dikatakannya, transaksi judi online yang melibatkan mafia ini, pernah diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga: PMJAK Desak Bawaslu DKI Tindaklanjuti Soal Dana Kampanye Pilkada Diduga Bersumber dari Judol

Kamaruddin mengatakan hasil transaksi judi online yang menyeret nama Ferdy Sambo itu ternyata jumlahnya mencapai Rp155 triliun.

Pengakuan Kamarudiin ini selaras dengan dirinya membongkar data intelijennya dan mengungkapkan alasan Brigadir J dibunuh Ferdy Sambo.

Kamaruddin Simanjuntak juga menuturkan bahwa dirinya juga sudah meminta kepada Presiden Jokowi untuk menindak tetapi yang bersangkutan tidak mau. Alasan yang diberikan oleh orang khusus Presiden RI ini adalah karena tidak ada payung hukum.

"Tapi yang jelas PPATK telah bekerja dan telah mengumumkan Rp155 triliun, tugas KPK sekarang merespon ke PPATK. Siapa yang bertransaksi di dalam Rp1555 triliun itu, kemana aliran dananya, siapa yang menikmati, lembaga mana saja," kata Kamaruddin.

Kamaruddin juga menilai, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengetahui adanya operasi gelap tersebut, maka Indonesia tengah dalam keadaan bahaya darurat.

Menurutnya jika aliran dana ini tidak diketahui oleh oleh Presiden maka ini yang menjadikan Indonesia dalam bahaya.

“Apa mungkin Pak Jokowi selaku presiden tidak tahu aliran Rp155 triliun di negara ini, kalau sampai presiden tidak tahu, berarti negara ini dalam keadaan bahaya. Ada operasi Rp 155 triliun, tidak tahu, yang tahu cuma Kamaruddin,” ungkapnya.

Jika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak tahu berarti menurutnya negara Indonesia sangat dalam keadaan bahaya ada transaksi sebesar itu tidak mengetahuinya.

"Gubernur Bank Indonesia tidak tahu dan OJK Otoritas Jasa Keuangan tidak tahu, negara benar-benar sangat darurat sangat dalam keadaan darurat karena cuma Kamaruddin yang tahu,” ujarnya.

Kamaruddin Simanjuntak juga mengungkapkan bahwa jika para petinggi tahu tetapi tetap membiarkan kejahatan tersebut, dan hal tersebut yang menjadi pertanyaan.

“Kapolri mengatakan tidak tahu, berarti negara dalam keadaan darurat ada operasi Rp155 triliun, transaksi gelap yang mana mengacam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas Kamaruddin. (DID)

Baca Juga: Berantas Judi Online, OJK Blokir 6.000 Rekening