CARITAU JAKARTA - Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 seperti sedang melawan kekuatan besar. Kekuatan yang dimaksud adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan PDI Perjuangan.

Hanya dihuni tiga partai politik (parpol) yakni, NasDem, PKS dan Demokrat terkesan mereka seperti dikeroyok oleh kelompok yang bertujuan untuk mempertahankan status quo.

Baca Juga: Gelar Aksi Depan KPU, Ratusan Massa Desak Jokowi dan Penyelenggara Pemilu Mundur

Hal tersebut dikatakan Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Dirinya melihat wajar apabila KIB, KKIR dan PDIP dianggap sebagai kekuatan besar. Sebab, siapa pun pasangan capres-cawapres yang diusung mereka kemungkinan orang-orang pemerintahan Jokowi.

"Kelompok KIB, KKIR, dan PDIP yang akan mengusung capres untuk melanjutkan program Jokowi. Karena itu, siapa pun capres yang mereka usung bertujuan untuk mempertahankan status quo," kata Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Minggu (19/2/2023).

Menurut dia, dengan melihat fakta ini akan ada kecenderungan dua poros pengusung capres-cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Rakyat yang puas dengan arah pembangunan saat ini pasti akan memilih capres dari kubu pemerintahan.

Sebaliknya, mereka yang tak puas memilih capres usungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dalam hal ini, Anies Baswedan.

"Karena itu, pasangan capres mana yang menang akan ditentukan perbedaan persentase pemilih yang pro status quo dan pro perubahan. Kalau lebih banyak pemilih yang pro status quo, maka yang berpeluang menang pasangan capres yang diusung KIB atau KKIR atau PDIP," ujarnya.

Jadi, kesimpulannya, kemenangan pasangan capres-cawapres tidak ditentukan banyak tidaknya partai yang mengusung dan mendukung.

"Meskipun Anies diusung hanya tiga partai, namun bila mayoritas rakyat memang menginginkan perubahan, maka peluang menang sangat terbuka," tukasnya.

Dengan catatan, lanjut dia, kalkulasi itu hanya berlaku bila para penyelenggara pemilu bekerja profesional. KPU dan Bawaslu benar-benar menjaga independensinya.

"Namun, kalau KPU dan Bawaslu berpihak kepada pasangan capres tertentu, tentu semua kalkulasi itu tidak berlaku," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Tren Prabowo-Gibran Terus Melejit di Sulawesi, Dua Paslon Lain Anjlok