CARITAU JAKARTA – Kabar tentang terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) yang telah terdaftar secara resmi di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sontak menjadi perbincangan dari sejumlah kalangan, termasuk para aktivis. 

Diketahui, PMI diketuai oleh Eko Pratama sosok pemuda yang juga menjadi Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.  

Baca Juga: MK Diminta Mengedepankan Keadilan dan Kebenaran untuk Kembalikan Kepercayaan Rakyat

Salah satu pendapat itu datang dari Ketua Umum Gerakan Nasional 98 Anton Aritonang. Mantan Aktivis 98 itu menilai terbentuknya PMI tidak mewakili representasi kegelisahan baik dari mahasiswa maupun rakyat. 

Menurutnya terbentuknya PMI bukan dari latar belakang mahasiswa yang sering melakukan advokasi terhadap masyarakat. 

"Partai mahasiswa ini terbentuk dari latar belakang mahasiswa yang tidak punya roh rakyat, sehingga hanya mencari jalan praktis menuju kekuasaan tanpa kualitas," kata Anton kepada awak media, Selasa (26/4/2022). 

Anton menjelaskan, roh rakyat yang dimaksud adalah ketika mahasiswa dengan intens turun langsung melakukan advokasi non litigasi terhadap kasus-kasus yang sering kali menimpa rakyat. 

"Misalnya penggusuran, perampasan tanah, dan lain-lain. Berkuasa tidak haram, yang menjadi persoalan ketika individu-individu ini menginginkan kekuasaan hanya gunakan jargon," jelas Anton. 

Jargon-jargon tersebut sering kali digunakan oleh para elit ketika memasuki musim pemilu, baik pemilu presiden, pemilihan DPR RI, ataupun DPRD Tingkat I ataupun Tingkat II. 

"Saya mengistilahkan jargon musiman itu sebagai kegiatan pembodohan kepada rakyat," tuturnya. 

Di sisi lain, Anton menyatakan terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia itu jika ditinjau berdasarkan konstitusi dalam kebebasan berserikat dan kebebasan berorganisasi tidak ada masalah. 

"Tidak masalah dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi," ujarnya. 

Namun menurut Anton, PMI ini hanya terbentuk untuk kepentingan pribadi-pribadi dengan syahwat berkuasa yang tinggi. 

Hal itu diungkapkan karena dirinya menilai mahasiswa hari ini lebih mendewakan gawai dibandingkan bersentuhan langsung dengan rakyat yang tertindas. 

"Pada era tahun 2000 an sampai sekarang harus diakui presentase mahasiswa yang turun langsung mendampingi kasus-kasus rakyat hanya 2% dari jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia, mahasiswa sekarang lebih mendewakan gadget dibandingkan terjun langsung ke rakyat," ucap Anton. 

Kendati demikian, Anton tak menampik bahwa saat ini masih terdapat mahasiswa baik secara individu maupun organisasi yang masih terjun mendampingi persoalan-persoalan rakyat. 

Karena itu, terbentuknya PMI, kata Anton, merupakan penistaan roh rakyat karena tidak memiliki basis ideogi rakyat yang berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.  

"Partai Mahasiswa Indonesia itu terbentuk dari mahasiswa yang tidak menyatu terhadap roh rakyat, hanya terbentuk untuk kepentingan pribadi-pribadi dengan nafsu berkuasa yang tinggi," tandasnya. 

Diketahui sebelumnya, kabar mengenai terbentuknya PMI yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham itu pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco. 

Kabar tersebut disampaikan Dasco saat menerima 15 perwakilan massa aksi yang menggelar demonstrasi di gedung DPR RI pada Kamis (21/4/2022). 

"Telah lahir partai baru, ada namanya Partai Buruh. Lalu kemudian ada juga Partai Mahasiswa Indonesia. Sudah sah di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita ucapkan selamat datang, mari kemudian berkompetisi, cari kursi di DPR," kata Dasco, Kamis (21/4/2022). 

Dasco menuturkan, pihaknya telah menerima informasi terkait terbentuknya Partai Mahasiswa tersebut dan telah disahkan secara resmi melalui Kemenkumham. 

"Saya sudah cek memang benar sudah lolos Kumham tinggal nanti mengikut proses verifikasi untuk pemilu," pungkasnya. (GIBS)

Baca Juga: Unesco Sebut Minat Baca Masyarat RI 0,001%, DPR: Anggaran Pengampu Literasi Sangat Terbatas