CARITAU JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Mahfud Md angkat bicara perihal pernyataan sikap sejumlah civitas akedemika di Indonesia yang telah mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya, atau menjelang kontesasi Pemilu 2024.

Pernyataan sikap itu digaungkan oleh berbagai perguruan tinggi diantaranya Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) dan kemudian disusul perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta.

Berkaitan dengan itu, Mahfud Md dalam akun pribadinya media sosial X (Twitter) @mohmahfudmd menyoroti soal pernyataan sikap tersebut.

Dia menilai, munculnya kritik keras dari berbagai civitas akademika itu tak terlepas dari berbagai persoalan dinamika politik khususnya imbas dari sikap pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga tidak netral di kontestasi Pemilu 2024.

Selain itu, Mahfud menyebut, gerakan itu adalah bentuk representasi amarah masyarakat terhadap kebijakan politik dan juga hukum yang saat ini di keluarkan oleh pemerintahan. 

"Setelah sahut-sahutan puluhan perguruan tinggi mengeluarkan petisi karena pelanggaran etik dan ketidaknetralan aparat pemerintah dalam berdemokrasi (pemilu), muncul gerakan,” kata Mahfud dikutip dalam akun X pribadinya Kamis (8/2/2024).

“Pemilu 2024 harus berjalan baik, sekelompok orang itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada rakyat,” lanjutnya.

Disisi lain, ia juga menyoroti langkah pemerintah yang disinyalir malah mengkonter isu pernyataan sikap civitas akademik itu dengan meminta sejumlah rektor negri dan swasta membuat video dukungan terhadap pemerintah.

Dalam cuitanya, Mahfud mengaku mendapat informasi tersebut usai kabar pernyataan sikap dari civitas akademika yang mengkritik para pemerintah viral di media sosial. 

“Beberapa rektor di perguruan tinggi lain didekati agar membuat statement (ada yg langsung direkam oleh petugas) bhw: 1- Mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi seperti dalam menangani covid-19,” katanya.

Mantan Ketua MK tersebut juga mendapatkan informasi bahwa ada rektor salah satu kampus yang di minta membuat video diviralkan.

“Ada rektor-rektor yang langsung diminta membuat video template text yang sudah disiapkan lalu diviralkan,” ungkapnya.

“Ada juga rektor yang tak mau melakukan nya dan menolak terang-terangan. Mari bangun Indonesia ini dengan demokrasi yang bermartabatat,” tutupnya. (GIB/DID)

Baca Juga: Kecil Kemungkinan PDI Perjuangan Ajukan Hak Angket

Baca Juga: Bertepatan Hari Pahlawan, Cak Imin Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Kiai As'ad di Situbondo