CARITAU JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah hingga saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan di Papua di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi antara lain mengenai kondisi luas wilayah dan ketersebaran penduduk yang tidak sebanding seperti di Pulau Jawa. 

Tito mengakui, salah satu faktor melambatnya pembangunan di wilayah Papua dibandingkan dengan daerah lain lantaran wilayah Bumi Cendrawasih itu secara historis (sejarah) merupakan wilayah provinsi yang berumur paling muda bergabung dengan negara Indonesia. 

Baca Juga: Mendagri Tito: PLBN Jagoi Babang Siap Diresmikan

Diketahui wilayah Papua resmi menjadi bagian Indonesia setelah proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) alias referendum pada tahun 1969.

"Kita juga lihat faktor historis bahwa Papua secara resmi terintegrasi tahun 1969, artinya tidak di tahun 1945. Sehingga karena masuk di belakang, pembangunannya relatif lebih lambat ketimbang daerah lain," kata Tito dalam pidato peresmian tiga provinsi baru Papua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Tito mengungkapkan, faktor historis dan faktor sulitnya mengakses medan jalur antar distrik kabupaten dan kota menjadi salah satu alasan pemerintah pusat melakukan pemekaran provinsi di Papua. 

Selain itu, menurut Tito, alasan lain mengenai sulitnya melakukan percepatan pembangunan di Papua karena wilayah luas dan penduduknya juga tersebar di sejumlah titik yang tak saling terhubung karena kendala geografis.

"Kita tahu luas Papua hampir empat kali luas Pulau Jawa, yang ada 150 juta penduduknya. Sementara di Papua lebih kurang 5 juta penduduk," tuturnya.

Kendala geografis tersebut, kata Tito, telah membuat masyarakat Papua kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari hari hingga kesulitan mendapat hak terkait pelayanan publik lainya . 

Oleh sebab itu, ia mengatakan agenda peresmian tiga provinsi baru di Papua yakni, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provins Papua Pegunungan yang hari ini digelar merupakan aspirasi masyarakat dan tokoh Papua kepada pemerintah. 

"Kita berdoa kepada tuhan yang maha kuasa lahirnya tiga provinsi baru ini akan dapat mempercepat pembangunan di Papua, meningkatkan kesejahteraan, dan taraf hidup orang asli Papua (OAP)," tandasnya.

Sementara itu, peneliti yang sudah menggeluti isu Papua selama belasan tahun, Profesor Cahyo Pamungkas meragukan narasi pemerintah yang acap kali menyebut kesejahteraan rakyat bakal hadir lewat pembentukan tiga provinsi baru ini. 

Pasalnya, sambung Cahyo, keputusan melakukan pemekaran atau pembentukan provinsi baru di Papua tersebut tidak diawali dengan keputusan mengenai peningkatan kualitas SDM di Papua.

"Kalau untuk kesejahteraan elite iya, karena akan terbuka peluang seperti jabatan kepala dinas dan anggota DPRD. Tapi untuk masyarakat di tingkat akar rumput, itu masih tanda tanya," ujar peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu kepada wartawan Oktober lalu.

Menurut Cahyo, jika memang ingin pemekaran tiga provinsi itu berbuah kesejahteraan rakyat, maka pemerintah setidaknya harus menghindari tiga hal. 

"Pertama, jangan tambah struktur teritorial militer dan personel di tiga provinsi baru itu. Kedua, batasi jumlah masyarakat pendatang ke sana. Ketiga, batasi aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA)," tandas Cahyo. (GIB)

Baca Juga: Mendagri Lantik Sembilan Pj Gubernur, Berikut Nama-namanya