CARITAU JAKARTA - Rentetan kasus yang terjadi belakangan ini dinilai Pengamat Intelijen John Helmi Mempi akan menghancurkan citra Polri dimata nasional maupun internasional. Pasalnya, di era reformasi saat ini kewenangan yang terlalu besar diberikan oleh pemerintah kepada Polri.

Hal itu, kata John, dibuktikan dengan banyaknya anggota Polri menduduki banyak jabatan strategis di lembaga pemerintahan, seperti ketua KPK, ketua Bulog, bahkan ketua PSSI, dan kewenangan yang terlalu besar itu ternyata menimbulkan banyak kasus yang muncul secara beruntun dan mendapat perhatian skala nasional maupun internasional.

Baca Juga: Arif Rachman Di Vonis 10 Tahun Penjara

Menurut John, ketidakmampuan Polri juga telah mengimbas pada wibawa negara dan status Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengedepankan supremasi hukum, karena perilaku Polri justru membuat hukum dianggap sudah tak ada di Indonesia.

"Dulu, ketika Orde Baru, yang nopang adalah TNI. Ketika masuk era Reformasi yang menopang Polri. Di Orde Baru, persoalannya adalah HAM. Begitu masuk Polri, bukan hanya HAM, semua ada di situ. Ya kriminal, semua ada di situ," kata John dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022).

"Artinya, peralihan dari Orde Baru ke reformasi, pukulan besarnya kepada Polri," sambung dia.

Dirinya pun menjabarkan, beberapa kasus yang belakangan menjadi sorotan nasional yaitu, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, kemudian upaya kriminalisasi Anies Baswedan oleh Ketua KPK Firli Bahuri melalui penyelenggaraan Formula E.

Serta penetapan status tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe pada September 2022 dengan tuduhan menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar, tetapi sampai sekarang belum bisa ditangkap meski Polri telah mengerahkan banyak personel untuk menangkapnya.

Sementara kasus lain yang menjadi atensi dunia internasional adalah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan sekitar 131 suporter Arema FC, dan diduga dipicu oleh penembakan gas air mata oleh polisi.

John menilai, kemunculan kasus yang bertubi-tubi dan mencoreng instansi kepolisian itu diakibatkan oleh integritas, kapasitas dan kapabilitas Polri yang tidak mampu untuk menopang kewenangan yang demikian besar yang diberikan oleh pemerintah, sehingga apa yang dilakukan.

Sambo dan Firli menurut John, justru menghancurkan kredibilitas Polri di tingkat nasional maupun internasional.

"Nah, ini dampaknya besar sekali, karena yang namanya negara, representasi negara demokrasi adalah penegakkan hukum. Nah, sekarang dianggap hukum sudah tidak ada di Indonesia. Nah, investor mana yang mau masuk ke Indonesia tanpa hukum? Kan syarat pertama investor adalah kepastian hukum. Nah, artinya ini sudah tertutup bagi para investor. Ada mungkin investor (yang masuk ke Indonesia), tapi bukan beneran tapi sindikat atau apa," ujarnya.

Ia juga mengatakan kalau imbas dari semua itu adalah bahwa.negara sudah tidak ada wibawa lagi. "Apa yang harus dilakukan ketika wibawa sudah tidak ada lagi? Harus diganti rezimnya," pungkas dia. (DID)

Baca Juga: Majelis Hakim Vonis Ricky Rizal 13 Tahun Penjara