CARITAU JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menegaskan, pihaknya saat ini belum juga menerima secara resmi perihal pendaftaran bakal calon presiden (Bacapres). Atas dasar itu, KPU menyarankan agar para Bacapres yang telah resmi diusung oleh partai ataupun koalisi untuk dapat menahan agar tak melakukan sosialisasi. 

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyebut bahwa orang-orang tersebut belum secara resmi ditetapkan sebagai Capres oleh KPU RI.  

Baca Juga: Akui Jokowi Bakal Merapat ke Golkar, Airlangga: Memang Sudah Rapat

"Pendaftarannya itu masih Oktober 2023. Jadi, orang-orang ini bukan siapa-siapa bagi KPU," kata Hasyim di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/6/2023). 

Oleh karena itu, menurut Hasyim, sosok yang telah diusung menjadi Bacapres itu saat ini tak bisa dikenakan sanksi lantaran belum diatur resmi didalam sebuah regulasi termasuk dalam peraturan PKPU. 

Dalam keteranganya, Hasyim menyebut bahwa saat ini pihaknya belum bisa bertindak lebih jauh perihal adanya informasi dari masyarakat soal kegiatan blusukan ataupun sosialisasi. 

"Yang bersangkutan belum siapa-siapa, bagaimana kita mau ngatur ya kan," jelasnya. 

Hasyim mengatakan, kegiatan yang dilakukan Bacapres itu tidak melanggar aturan kampanye. Sebab, saat ini belum masuk tahap kampanye. Selain itu, pasangan calon yang terdaftar di KPU juga belum ada. 

"Calon aja belum ada mana bisa disebut kampanye," imbuhnya.

Kendati begitu, dalam kesempatanya, Hasyim menambakan, bahwa KPU juga tidak melarang Bacapres yang telah diusung partai politik itu melakukan silaturahmi dengan masyarakat. 

"Orang mau silaturahmi dengan siapa saja itu boleh," tandasnya. (GIB/DID)

Baca Juga: TKN Anggap Slepet Cak Imin Seperti Olok-olok