CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Jamiludin Ritonga menyoroti agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada hari ini, Jumat (29/9/2023).

Diketahui agenda Rakernas PDIP itu mengusung tema mengenai 'Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia'. 

Baca Juga: OIKN: 10 Tahun ke Depan Pembangunan Kota Nusantara Tak Perlu APBN

Adapun tema itu diangkat, lantaran isu kedaulatan pangan dan kesejahteraan pangan tersebut ditenggarai sebelumnya sudah menjadi cita-cita yang telah digaungkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui visi-misinya yang tertuang dalam Nawacita.

Jamiludin lantas menilai, tema itu sudah menjadi jargon Presiden Jokowi di periode pertamanya. Adapun hingga saat ini jargon tersebut ditengarai tidak juga terwujud. 

"Jokowi pada tahun 2014 sudah mengungkap ketahanan pangan nasional dengan memastikan kecukupan kebutuhan pangan, keterjangkauan, dan penghentian impor pangan," kata Jamiludin dalam keterangan tertulis, dikutip caritau.com, Jumat (29/9/2023). 

Dalam keteranganya, Jamiluddin mengatakan, penyusunan tema kedaulatan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sengaja dimuat sebagai bentuk representasi kritik PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. 

Menurut Jamiluddin, pemerintahan Jokowi, saat ini belum mampu mewujudkan soal ketahanan pangan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

"PDIP mengangkat tema tersebut bisa jadi sebagai kritik kepada Jokowi yang belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Walaupun kritik itu dilayangkan secara tidak langsung," terangnya.

Dirinya menyebut, Kondisi itu diperparah lantaran jika dihitung Presiden Jokowi sejauh ini menjabat kurang lebih sembilan tahun namun tak juga mengimplementasikan janji mengenai kedaulatan pangan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

"Tema kedaulatan pangan itu kembali diangkat bisa jadi karena PDIP menilai kedaulatan pangan belum terwujud meskipun Jokowi sudah 9 tahun berkuasa," jelas Jamiluddin.

Jamiludin menambahkan, PDIP merasa perlu menggaungkannya kembali agar pada 2024 hal itu dijadikan prògram strategis nasional. PDIP melalui Rakernas di JiExpo, lanjut Jamiluddin, sebetulnya hanya ingin memastikan Kedaulatan Pangan dan kejeahteraan rakya tidak gagal lagi di masa mendatang.

"Kritik itu setidaknya sudah dilayangkan Sekjen PDIP Hasto. Hasto mengeritik Food Estate sebagai program yang gagal, bahkan dinilainya sebagai kejahatan lingkungan," katanya. 

"Jadi menurut saya semua itu memang belum terwujud. Pemenuhan hak atas pangan memang mulai dipenuhi tapi sebagian diantaranya hasil dari impor. Dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pangan nasional," tandas Jamiluddin (GIB/DID)

Baca Juga: Presiden Jokowi Ikut Berbelasungkawa Atas Wafatnya Lisa Rumbewas, Salah Satu Putri Terbaik Bangsa