CARITAU JAKARTA - Pemerhati sosial politik, Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak terlalu mengurusi pencapresan yang diusung partai politik. Menurutnya, urusan capres diserahkan saja kepada ketua ketua partai.

Hal tersebut ditegaskan Uchok menanggapi pernyataan Jokowi yang kerap dan terkesan mendorong sosok tertentu yang dinilainya tepat diusung sebagai capres. Terbaru, dalam HUT Partai Perindo, Jokowi menyebut Pilpres 2024 mendatang milik Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca Juga: Singgung Program Makan Siang Gratis dari Prabowo, Bank Dunia Ingatkan Defisit Fiskal

Ditegaskan Uchok, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebaiknya fokus menyelesaikan janji-janji kampanye sebelum habis masa jabatannya.

"Jangan seperti sekarang, wakil preesiden  Ma'ruf Amin  seperti mobil mogok, sampai saat ini, tidak tahu apa yang dia lakukan sebagai wapres. Begitu juga dengan Jokowi, sibuk dengan urusan capres dan Partai politik," kata Uchok di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

"Sebaiknya Presiden Jokowi tidak terlalu dalam intervensi ke dapur partai politik, apalagi ingin mengelola capres hanya dengan dua pasangan capres di Pilpres 2024," ujar Uchok.

Aktivis 98 itu menilai akibat Presiden Jokowi sibuk dengan urusan capres maka janji-janji kampanyenya seperti kemiskinan turun dan kartu sembako murah hanya menjadi janji dan mimpi belaka.

"Sekarang malahan angka kemiskinan naik, yang pada tahun 2020 sebanyak 27.55 juta, dan pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk, dan ditambah lagi sembako naik gara gara BBM dinaikin seenak saja," tutur dia.

Dalam hal ini, Uchok menyarankan presiden Jokowi untuk fokus menunaikan janji-janji kampanyenya. Dia mencatat, setidaknya ada beberapa janji kampanye Jokowi yang belum terealisasi dengan baik.

"Pertama, soal menurunkan angka kemiskinan dan kartu sembako murah itu belum terlaksana sebagaimana janjinya. Kedua, klaim jaminan pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga belum merata. Ketiga, program Mekaar dan UMI (Pembiayaan Ultra Mikro) masih di bawah harapan. Keempat, sertifikasi tanah dan konsesi lahan masih banyak problem," papar Uchok.

"Kelima, dana desa akan capai Rp 400 Triliun tapi realisasinya masih sangat minim. Keenam, Koperasi petani dan bank mikro nelayan hanya angan-angan belaka. Ketujuh, Rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan belum maksimal. Kedelapan, Kartu Pra-Kerja masih banyak masalah juga. Kesembilan, Permudah usaha generasi muda belum ada implementasinya. Kesepuluh, Akses internet cepat juga masih jadi angan-angan," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: AS Siap Jalin Kerja Sama dengan Presiden Indonesia Terpilih