CARITAU JAKARTA - Anggota DPRD DKI F-PSI Idris Ahmad meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Formula E.

Hal tersebut dikatakan Idris menanggapi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta yang mempersilahkan PT Jakpro melanjutkan penyelengaraan Formula E di tahun 2023 hingga 2024.

Baca Juga: BUMD Jakarta Diminta Tingkatkan Sinergi Dukung Jakarta Global City

"Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Formula E agar dapat kita ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini," ujar Idris Ahmad, Kamis (10/11/2022).

Menurut Idris, tanggung jawab yang dimaksud adalah transparansi terkait perhitungan biaya pengeluaran dan pendapatan dari penyediaan Formula E.

Tidak hanya itu, Idris meragukan apakah PT Jakpro selaku penyelenggara Formula E sudah menyertakan biaya pengeluaran sebesar Rp560 miliar untuk commitment fee. Sebab, Jakpro mengklaim bahwa Formula E mendapat keuntungan Rp6 miliar.

"Walaupun memang kami paham ini bukan pada masa tanggung jawab Pj Gubernur, tapi masih ada 2 tahun pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Jakarta dan sudah ada uang Rp560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen ini," beber Idris.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi permintaan DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI untuk bertanggung jawab pada penyelenggaraan Formula E.

Menurut Heru, tanggung jawab ajang balap mobil listrik itu ada di BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara.

"Formula E kan silakan ke Jakpro. Kan di Jakpro," ujar Heru kepada wartawan kemarin.

Kata Heru, penyelenggaraan Formula E pada 2023 dan 2024 dapat terlaksana jika Jakpro bersedia.

"Ya itu kan sudah business to business (B2B) kan. Silakan saja kalo Jakpro dengan Ancol laksanakan, enggak apa-apa juga. Silakan," ungkap Heru. (DID)

Baca Juga: FIA Tak Masukkan Jakarta dalam Kalender Ajang Formula E 2024