CARITAU JAKARTA - Sejak dicatat Belanda pada 1866, banjir di Ibu Kota menjadi permasalahan kompleks yang terus diupayakan solusinya untuk melindungi warga Jakarta. Kondisi geografis Jakarta yang berada di dataran rendah dan dialiri 13 sungai menjadi faktor yang berpengaruh besar.

Karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap program pengendalian banjir sebagai salah satu agenda prioritas yang krusial untuk dicarikan solusinya di bawah kepemimpinannya.

Baca Juga: Heru Budi Hartono Didapuk Sebagai Top Pembina BUMD 2024

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya penanganan banjir, khususnya di 12 titik genangan berulang yang kini berhasil diatasi. Sebanyak 100 persen penanganan genangan di 58 titik juga berhasil ditangani kurang dari 6 jam.

Sedangkan 85,14 persen penanganan genangan di 212 titik berhasil ditangani kurang dari 2 jam. Hal ini merupakan wujud komitmen dan gerak cepat Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga keselamatan warga.

“Prioritas kami adalah warga. Segala hal yang berdampak langsung dengan warga, baik itu keselamatan, kenyamanan, maupun kemudahan, akan terus kami utamakan. Terkait banjir ini, karena menyangkut keselamatan warga yang juga dipengaruhi oleh faktor alam, kami siapkan berbagai langkah antisipasi hingga penanganan yang cepat dan tuntas," kata Heru di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (17/3/2023). 

Terkait antisipasi, dilakukan pembangunan saluran penghubung dan kelengkapannya sepanjang 84.984 m; pengerukan waduk/situ/embung, kali/sungai, dan saluran mencapai 116.933,7 m3; pengadaan tanah untuk kali/saluran seluas 48.104 m2; pembangunan 14 waduk dan pengadaan tanah untuk waduk/situ/embung seluas 6.661 m2; pembangunan 9 polder dan 1 pompa.

Kemudian pembangunan tanggul pengaman pantai dan infrastruktur pengendali banjir pesisir pantai di Kali Adem sepanjang 1.526 m; pembangunan pengaman pantai di Pulau Kelapa Sisi Selatan sepanjang 253 m dan Sisi Utara sepanjang 315 m; pengadaan peralatan penyelidikan, pengujian, dan pengukuran, serta pemeliharaan/perbaikan alat berat; dan pembangunan tanggul Kali Semanan sepanjang 1.360 m. 

Selain itu, berbagai strategi penanganan banjir terus diupayakan melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah pusat. Sinergi yang dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung (BBWSC) yaitu dengan membangun sodetan (terowongan) Sungai Ciliwung sepanjang 1,26 kilometer, yang dapat mengalihkan 60 meter kubik per detik air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jakarta Timur.

Proyek ini diharapkan dapat mengurangi 200 hektare dari 600 hektare wilayah terdampak banjir, seperti Kampung Melayu dan Manggarai. Normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 47 kilometer dari total panjang sungai 120 kilometer juga terus dikerjakan sebagai rencana induk sistem pengendali banjir di Jakarta sejak 1973. 

Kemudian pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dilakukan sinergi dengan Kementerian PUPR untuk mencegah banjir rob dan penurunan muka tanah. NCID akan dibangun dengan total panjang 37,119 km, di mana panjang trase kewenangan DKI sepanjang 19,169 km, dan sisa yang belum dibangun sepanjang 11,112 km. 

Selain itu, juga dilakukan identifikasi titik rawan banjir termasuk kesiapan personil; tindakan preventif melalui peningkatan kapasitas kali/sungai, situ, waduk, embung, dan saluran drainase lingkungan, serta pompa dan polder. Juga mengakselerasi lokasi prioritas Sungai Ciliwung, Krukut, termasuk waduk pengendali banjir.

Kemudian mengakselerasi proses eksekusi pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC); meningkatkan peran lurah dalam penanganan sampah di badan air; dan percepatan penyelesaian Proyek 942 yaitu pembangunan 9 polder, 4 waduk, serta 2 sungai/kali besar yang mencapai 79 persen (4 waduk dan 1 sungai telah selesai dibangun). 

Sementara itu, sarana dan prasarana pengendali banjir turut disiagakan, terdiri dari Pompa Stationer (506 unit di 181 lokasi), Pompa Mobile (566 unit), Alat Berat (236 unit), dan Pintu Air (799 unit di 547 lokasi). Alat berat digunakan untuk mengeruk sedimen sampah dan lumpur untuk meningkatkan daya tampung waduk/situ/embung, kali/sungai, saluran dalam program Grebeg Lumpur. 

Segala upaya tersebut membutuhkan partisipasi dan peran aktif warga untuk menjaga lingkungan sekitar dan menerapkan budaya sadar sampah, dengan mengurangi, menggunakan, dan mendaur ulang sampah, mengolah, serta tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air.

Selain itu, rajin membersihkan saluran air di sekitar rumah, agar tidak terhambat saat musim hujan. Sinergi dengan semua pihak tersebut dilakukan untuk memajukan kota Jakarta yang juga akan berpengaruh terhadap kesuksesan Indonesia, sesuai slogan Pj Gubernur Heru: Sukses Jakarta Untuk Indonesia. (DID)

Baca Juga: Prihatin Utang Pinjol Warga Jakarta Tembus Rp10,35 Triliun, Jupiter Minta Pemprov Maksimalkan Peran BUMD DKI