CARITAU JAKARTA - Guru Besar Unversitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo menanggapi kondisi konstelasi dan dinamika politik dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jelang kontestasi Pemilu 2024.

Harkristuti mengkritik keras, pemerintahan Jokowi yang saat ini dinilai telah gagal dalam merawat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, menurutnya saat ini banyak aturan yang ditenggarai telah ditabrak Presiden Jokowi demi menggenjot pembangunan yang merampas hak-hak rakyat memuluskan hasrat konglomerat.

Dirinya menyebut saat ini Indonesia telah kehilangan arah kemudi. Atas dasar itu, ia meminta para civitas akademika di seluruh nusantara segera menabuh genderang mengembalikan sistem demokrasi yang terkoyak.

"Kami kembali terpanggil untuk segera menabuh genderang dan membangkitkan asa memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," kata Harkristuti dalam konferensi pers bersama dengan sekitar 30 guru besar UI, di gedung Rotunda Rektorat UI, Beji, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang nihil etika, dan menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," sambungnya

Dalam kesempatanya, Harkristuti mengaku sangat perihatin perihal keadaan konstelasi serta dinamika politik sejak dua periode jabatan Presiden Jokowi.

Ia menilai, pemerintahan Jokowi dan Maruf telah mengoyak-oyak dan juga menghancurkan sistem tatanan penegakan hukum serta demokrasi yang mencerminkan hilangnya etika bernegara.

"Kami (Guru Besar) dan Civitas akademika Universitas Indonesia perihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi, hilangnya etika bernegara bermasyarakat," tutur Harkristuti.

Harkristuti menegaskan pihaknya akan siap menjadi penabuh awal genderang kemarahan masyarakat atas perilaku korupsi dan nepotis yang telah terjadi dalam dua masa periode jabatan Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, perilaku korupsi dan nepotisme jika tidak diberikan perlawanan maka akan berdampak pada tatanan realitas kehidupan masyarakat merampas keadilan dan hak normatif yakni pendidikan kesehatan serta jaminan hidup layak.

"Korupsi dan nepotisme hancurkan kemanusiaan, dan juga merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, akses kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," tutup Harkristuti. (GIB/DID)