CARITAU JAKARTA - Ribuan buruh melakukan aksi longmarch dari Dukuh Atas Sudirman menuju Istana Negara dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Meski aksi buruh berjalan damai, aksi tersebut mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian.

Hal tersebut lantas mendapat sorotan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Lewat keterangan resminya, GEBRAK mengecam aparat kepolisian yang memblokade sejumlah wilayah yang biasanya digunakan sebagai tempat aksi.

Baca Juga: Polisi Bebaskan Delapan Pendemo Hari Buruh di Makasar yang Diduga Kelompok Anarko

"Pada momentum Hari Buruh Internasional ini, GEBRAK bermaksud menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Negara, Jl. Merdeka Barat. Akan tetapi, masa aksi diblokade oleh aparat kepolisian menggunakan beton dan kawat berduri. Sehingga masa aksi tertahan di depan gedung Indosat dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara.

"Kami melihat Presiden Joko Widodo semakin anti kritik dan membatasi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di momentum yang bertepatan dengan hari lebaran Presiden justru menutup diri dari rakyatnya," tulis GEBRAK dalam keterangan resminya, dikutip Senin (1/5/2023).

GEBRAK melaporkan, pembatasan penyampaian pendapat dan kritik terhadap pemerintah bukan terjadi kali ini saja. Seperti halnya yang terjadi pada aksi mahasiswa di Lampung dan Bengkulu yang mendapatkan represi dan intimidasi beberapa waktu yang lalu. 

Bahkan, kata GEBRAK, tidak sedikit dari masyarakat yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami Gerakan Buruh Bersama Rakyat sungguh kecewa terhadap sikap Presiden dan jajarannya yang menghindar dari rakyat pada momentum peringatan hari Buruh 2023 ini. 

"Kami berharap pada tahun politik kali ini rakyat dapat memberi pelajaran untuk para calon pemimpin bangsa agar tidak lagi memilih pemimpin hipokrit yang berpaling muka dari rakyat, melakukan represifitas dan kriminalisasi," sambungnya.

Dalam permasalahan ini, GEBRAK menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden anti kritik dan kerap membungkam kritik rakyat. 

"Selain itu, Polri adalah alat kekuasaan yang turut menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

"Untuk itu, kami meminta Presiden dan Kapolri agar tidak membatasi dan membuka ruang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat," tutup pernyataan tersebut. (RMA)

Baca Juga: Peringatan Hari Buruh, DJSN: Momentum Perkuat Ekosistem SJSN bagi Pekerja