CARITAU JAKARTA – Komarudin Watubun, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyebut sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Jokowi-Maaruf Amin yang mewacanaklan penundaan Pemilu atau Presiden Tiga Periode sebagai badut-badut politik.

"Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu tiga periode untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seperti menteri-menteri yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini, tetapi ikut bicara itu kan ngawur," kata Komarudin kepada wartawan, di Komplek Gedung DPR Senayan, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga: Dorong Hak Angket, Refly Harun Desak DPR Gunakan Otot Lawan Politik Dinasti Jokowi

Menurut Komarudin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju gemar memboncengkan kepentingan pribadi mereka ke agenda-agenda nasional.

Komarudin pun menyindir menteri yang terlibat dengan proyek-proyek nasional lewat lini bisnis masing-masing, mulai dari penanganan Covid-19 hingga Ibu Kota Negara (IKN).

"Badut-badut politik itu, mereka boncengi isu krisis ekonomi nasional Covid dan sebagainya, lalu mengusulkan tiga periode dan seterusnya," jelasnya.

Komarudin menambahkan, walaupun saat ini di depan publik menteri-menteri tersebut berhenti membicarakan wacana tiga periode, namun tetap bermain menggerakkan rencana Presiden Tiga Periode.

"Jadi kita sudah ngomong berhenti dengan wacana tiga periode ya harus berhenti. Jangan di depan publik kita ngomong berhenti, tetapi di belakang diam-diam tetap manuver untuk agenda tiga periode," tegasnya.

Oleh sebab itu, Komarudin mewanti-wanti sejumlah menteri tersebut agar tidak menumpangkan kepentingan pribadi pada agenda kepentingan nasional.

"Menteri-menteri ini jangan punya agenda-agenda pribadi lalu dibonceng-boncengkan ke agenda nasional. Tetapi masih berpura-pura main sana-sini, bikin senang presiden," lanjutnya.

Sebagai pembantu presiden seharusnya para menteri mengerjakan urusan teknis untuk membantu tugas-tugas presiden dibandingkan mengurus persoalan lain.

"Harusnya serius bantu presiden supaya tidak terjadi seperti saat ini. Urusan minyak goreng saja jadi masalah serius. Harus Presiden yang tangani. Jadi untuk apa ada menteri?" ujar Komarudin.

Ketua Badan Kehormatan PDIP itu juga meminta publik agar menilai dan mengritisi kinerja para menteri yang masif menyuarakan wacana penundaan pemilu.

"Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja yang diberikan oleh Presiden kepada mereka. Menteri yang ngomong-ngomong (tiga periode) ini punya prestasi apa saja?" pungkasnya. (GIBS) 

Baca Juga: Presiden Selesaikan Urusan Sertifikat Tanah Rakyat di 2024