CARITAU JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez, pada Rabu (24/4/2024), menyatakan cuti sementara dari tugasnya untuk ‘merenungkan’ keberlanjutan kepemimpinannya, setelah muncul penyelidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan istrinya, Begona Gomez.

Surat kabar setempat El Confidencial mewartakan, bahwa pengadilan Spanyol memulai penyelidikan terhadap Gomez atas dugaan pidana korupsi dan penyalahgunaan pengaruh, seperti dilaporkan serikat pekerja sayap kanan Manos Limpias.

Gomez akan diperiksa terkait hubungannya dengan sejumlah perusahaan swasta yang menerima dana dan kontrak dari pemerintahan suaminya.

"Saya perlu berhenti dan merenung. Saya amat perlu menjawab, apakah semuanya sepadan...? Apakah sepadan bagi saya untuk terus memimpin pemerintahan atau saya lepaskan saja kehormatan besar ini?" kata Sanchez melalui unggahannya di media sosial X.

PM Spanyol itu meyakini, koalisi politik sayap kanan dan ekstrem kanan, termasuk Partai Rakyat (PP) dan Partai Vox yang menjadi oposisi pemerintah di Parlemen Spanyol, berniat menjatuhkan dirinya dengan tuduhan tidak benar setelah kalah pemilu.

Sanchez berkata akan menggelar konferensi pers pada 29 April untuk mengumumkan keputusannya.

Pada pemilu legislatif Spanyol Juli 2023, PP pimpinan Alberto Feijoo menduduki posisi pertama dengan mendapat 137 dari 350 kursi parlemen. Namun Feijoo gagal mendapat dukungan mayoritas di parlemen untuk menjadi perdana menteri.

Raja Spanyol Felipe IV kemudian mencalonkan Sanchez untuk melanjutkan tugas sebagai perdana Menteri, meski Partai Pekerja Sosialis (PSOE) yang dipimpin Sanchez hanya mendapat 121 kursi.

Pada November 2023, Sanchez seperti dirilis Antara kembali menjadi PM Spanyol setelah berhasil mendapat suara yang cukup di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Hal itu berkat dukungan sejumlah partai prokemerdekaan Catalonia yang bersedia mendukung Sanchez.

Namun, dukungan partai Catalonia kepadanya disertai syarat, Sanchez harus menggugurkan semua kasus hukum terkait upaya deklarasi kemerdekaan Catalonia yang gagal pada 2017, serta memberi amnesti kepada semua individu yang dihukum karena mendukung kemerdekaan Catalonia. (BON)