CARITAU JAKARTA – Tiga anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out (WO) sidang paripurna HUT DPR dan menemui massa aksi di depan Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022) sore. 

Ketiganya yakni Ketua Fraksi PKS Mulyanto, Ledia Hanifa dan Nur Hasan Zaidi yang langsung naik panggung orator untuk menerima aspirasi para mahasiswa yang masih bertahan, sementara massa buruh sudah membubarkan diri. 

Baca Juga: UU MD3 Lagi Digarap Golkar, PKS Belum Tentu Jadi Ketua DPRD DKI

Ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang menurut mereka dilakukan saat ekonomi rakyat Indonesia masih terpuruk. 

Kenaikan BBM dinilai akan berdampak buruk pada rakyat karena harga kebutuhan pokok di pasar bakal ikut naik, sementara BLT BBM dinilai  tidak masuk akal. 

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, Fraksi PKS sedari dulu sudah menolak dengan tegas kenaikan harga BBM, 

"Kami baru saja melaksanakan sidang paripurna ulang tahun DPR. Di dalam (paripurna) PKS menolak kenaikan BBM. PKS walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini. Itu bentuk kepedulian PKS terhadap masyarakat," tegasnya. 

Hal yang sama diungkapkan Nur Hasan Zaidi. 

Menurutnya, sejak dulu Komisi VII tidak pernah membuat kesepakatan untuk menaikan harga BBM. 

"Harus menjadi catatan penting, tidak ada kesepakatan Komisi VII untuk kenaikan BBM. Bahwa kenaikan BBM terlalu banyak alasan untuk ditolak," katanya.

Ia ikut menyerukan agar mahasiswa konsisten menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menjerit. 

"Apresiasi dan terus konsistensi tolak kenaikan BBM. Tetap semangat, pakai analisa secara intelektual. Pemerintah harus melakukan evaluasi ulang kenaikan BBM," jelasnya. 

Sementara Ledia Hanifa mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan hajat hidup masyarakat.

"Kenaikan BBM bukan semata-mara di atas kertas. Bantuan sosial datanya carut marut. Angka inflasi saat ini 4%-5%... Katanya pulih lebih cepat, bangkit lebih cepat, tapi masyarakat dikasih beban," ujarnya.

"Masyarakat masih terseok, kebijakan pemerintah tidak mau mendengarkan rakyatnya. Kami terus mendegar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," tandas Leida. (KEK)

Baca Juga: Presiden PKS Khawatir Jika Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon Bertarung: Rawan Polarisasi