CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis hasil kajian strategis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) perihal enam provinsi yang telah berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi perihal munculnya isu soal politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) menjelang kontestasi Pemilu 2024. 

Adapun hasil kajian perihal potensi munculnya tingkat kerawanan tinggi isu politisasi SARA itu didapat Bawaslu berdasarkan rekapitulasi data dari pengalaman penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2019 lalu. 

Baca Juga: Timnas: Jika Terpilih, AMIN Akan Hentikan Platform Merdeka Mengajar

Berdasarkan rekapitulasi data itu, Bawaslu telah mencatat terdapat enam Provinsi yang masuk ke dalam daftar tertinggi potensi munculnya politik SARA yakni, DKI Jakarta, Maluku Utara (Malut), DIY Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat , dan terakhir Kalimantan Barat. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, Provinsi DKI Jakarta telah tercatat masuk dalam nomor Wahid dari enam Provinsi yang terdaftar menjadi daerah yang tingkat kerawanan paling tinggi mengenai munculnya politik SARA dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. 

Lolly menuturkan, adapun untuk posisi kedua di isi oleh Provinsi Maluku Utara, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), keempat papua Barat (Pap Bar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan posisi terakhir atau keenam Kalimantan Barat (Kalbar).

"Inilah enam provinsi paling rawan,kalau kita bicara soal isu soal politisasi sara" kata Lolly di kutip, Rabu (10/10/2023).

Dirinya menjelaskan, berdasarkan pemetaan yang telah disusun Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan) Puslit Bangdiklat di Bawaslu RI, pihaknya telah memerintahkan para

jajaranya di enam provinsi itu untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengawasan secara melekat. 

Oleh karena itu, ia berharap, jajaranya dapat melakukan pemetaan dalam rangka mencegah munculnya kembali potensi kerawanan terkait isu politisasi SARA. Selain itu, Lolly menegaskan, pihaknya juga akan massif melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi dienam provinsi itu untuk melakukan pencegahan secara massif.

"Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik pihak yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA," ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat tersebut menjelaskan, rekapitulasi data Bawaslu RI juga mencatat terdapat 20 Kabupaten/Kota yang ditenggarai memiliki tingkat kerawanan tinggi isu politisasi SARA. 

Adapun ke 20 Kabupaten/ Kota tersebut yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat.

Potensi kabupaten/kota terawan selanjutnya yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sleman, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan terakhir Kota Sabulussalam.  

"Dari dua puluh (20) kabupaten/kota sembilan diantaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik," jelas Lolly.

Lolly menuturkan, masih berdasarkan data dari hasil rekapitulasi Bawaslu RI, tercatat ada enam provinsi terkait tingkat kerawanan tertinggi yang terhitung berdasarkan agregat kabupaten/kota. 

Lolly menambahkan, adapun enam Provinsi itu yakni Papua Tengah, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, dan Maluku Utara.

"Provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di Kabupaten/Kota, Waspadalah lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024," tutur Lolly. 

Lolly menambahkan, berdasarkan hasil rekap dan pengalaman, tindakan kekerasan berbasis SARA merupakan muara awal dari terbentuknya berbagai variabel dan indikator politisasi SARA. Contohnya, lanjut Lolly yakni terkait kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

“Artinya,Penolakan calon berbasis sara kalau terjadi, itu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA," tandas Lolly. (GIB/DID)

Baca Juga: Inginkan Bansos Terus Disalurkan, PDIP Ingatkan Mensos Risma Agar Tak Ada Politisasi